Dalam rangka implementasi dan sinkronisasi rencana kerja Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kelompok Kerja Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang merupakan kelompok kerja yang terdiri dari Institusi Pemerintah Daerah, dengan anggota Forum PKP yang merupakan anggota Non Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Sleman mengadakan Kick Off Meeting Forum PKP Sleman sebagai wadah dalam penyepakatan tugas pokok dan fungsi antara Pokja PKP dan Forum PKP pada Kamis (16/6) bertempat di Hotel Atrium Yogyakarta yang difasilitasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
Kick Off Meeting ini dibuka dengan sambutan oleh Hardo Kiswoyo selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dan dihadiri oleh Elli Widiastuti selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sleman, Raden Adhi Heryadi dari selaku Ketua Forum PKP, serta perwakilan dari beberapa institusi non pemerintah antara lain AKSANSI, UII, UKDW, UGM, REI, KOTAKITA, APERNAS, APERSI, IAP DIY, WALHI, Forum BKM, Forum Komunitas Sungai Sleman, BORDA, PDAM, PAMSIMAS, Paguyuban TPS3R RESEP, JPSM Sehati, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri, dan para anggota Pokja PKP Kabupaten Sleman. Dalam sambutannya Hardo menyampaikan bahwa berkaitan dengan Surat Keputusan Ketua Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman tentang Forum PKP Bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 14 Ayat 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Dengan diadakannya Kick off Meeting ini harapannya adalah dapat menghasilkan sinkronisasi rencana kerja anatara Forum PKP dengan Pokja PKP.
Acara dilanjutkan dengan sesi paparan dari Ketua Forum PKP dan perwakilan Ketua Pokja PKP dengan dipandu oleh Agung Yuntoro selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Perumahan Formal Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Paparan pertama disampaikan oleh Dona Saputra Ginting selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sleman mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD tahun 2021-2026 terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung misi “Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas”. Disampaikan oleh Dona bahwa target kinerja untuk urusan PKP dalam RPJMD 2021-2026, diantaranya adalah untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditargetkan sebesar 19.59%, kawasan kumuh sebesar 33.33%, akses air minum yang terdiri dari Air Minum Perpipaan sebesar 20,95% dan Air Minum Non Perpipaan sebesar 79,05%, akses air limbah domestik sebesar 98.73%, terakhir adalah Pengelolaan sampah perkotaan yang terdiri dari Pengurangan Sampah Perkotaan dengan target sebesar 22,54% dan Penanganan sampah perkotaan sebesar 33,86%.
Paparan selanjutnya oleh Raden Adhi Heryadi berisi tentang isu-isu strategis bidang PKP di Kabupaten Sleman diantaranya adalah Demand Side mengenai study pasar permukiman dan kelompok sasaran, kelembagaan mengenai perizinan, keuangan dan Badan Usaha, Instrumen mengenai peraturan perundangan, SNI dan NSPK, Pembiayaan mengenai kelayakan mekanisme dan Sumber Dana, dan Supply Side mengenai pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas, dan kebencanaan. Selain itu, dalam paparannya juga disampaikan draft rencana kerja forum PKP Kabupaten Sleman Tahun 2022.
Terakhir adalah sesi diskusi, Purnomo dari BORDA menginginkan adanya penjabaran tentang program yang berkaitan dengan pertama backlog perumahan, RTLH, kawasan kumuh, dan infrastruktur air minum. Dengan penjabaran tersebut, Forum PKP yang dalam hal ini merupakan anggota dari non pemerintah dapat memberikan masukan dalam program pemerintah. Selanjutnya adalah tanggapan oleh Budi dari Paguyuban TPS3R RESEP yaitu menganai adanya konflik sosial budaya, kemudian lahan hijau yang termasuk KP2B namun masih ditemui pembangunan, perubahan lahan untuk gudang dan industry, pengembangan beli tanah kemudian dikapling yang mengakibatkan perumahan tidak teratur, masalah sosial budaya masyarakat, penataan kawasan permukiman dalam pengelolaan sampah dan sanitasi, serta perlu adanya kebijakan pengelolaan sampah pasar, sampah domestik.
Tanggapan dari Dona Saputra Ginting adalah untuk program kerja pada Pokja PKP, akan didiskusikan secara lebih spesifik setiap tematik. Selain itu, Kick off meeting merupakan forum awal untuk mencari masukan dari pihak – pihak terkait. Alih fungsi lahan banyak terjadi, mekanisme pengawasan yang ada, belum dilakukan secara menyeluruh. Untuk mekanisme pengaduan sudah dapat dilakukan secara online. Selain itu, untuk LP2B boleh untuk rumah tinggal 300 m2 sementara audit oleh Pemerintah Pusat dan dilakukan setiap tahun. Perihal Sampah pasar dan sampah plastik walaupun kubikasinya sama tapi beratnya beda. Usaha untuk pengurangan sampah pasar lebih dioptimalkan lagi. Tematik persampahan dimohon untuk masukan-masukan dari anggota. (***RAR/Bidang Fisik dan Prasarana)
