Bappeda Sleman Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, surel: bappeda@slemankab.go.id, website: http://bappeda.slemankab.go.id

Tugas dan Fungsi

3 comments

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat terdiri dari:

  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Subbagian Keuangan.
  3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari:

  1. Kelompok Substansi Data dan Perencanaan Daerah.
  2. Kelompok Substansi Perencanaan Khusus.
  3. Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi.

4. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

  1. Kelompok Substansi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  2. Kelompok Substansi Pertanahan dan Penataan Ruang.
  3. Kelompok Substansi Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

5. Bidang Perekonomian terdiri dari:

  1. Kelompok Substansi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat.
  2. Kelompok Substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
  3. Kelompok Substansi Pariwisata dan Tenaga Kerja.

6. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

  1. Kelompok Substansi Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
  2. Kelompok Substansi Kesehatan dan Sosial.
  3. Kelompok Substansi Pemerintahan.

7. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi terdiri dari:

  1. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan.
  2. Kelompok Substansi Inovasi.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

 

Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan daerah, serta penelitian dan pengembangan;
  3. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
  4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
  5. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
  6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  3. pelaksanaan urusan umum;
  4. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  5. pelaksanaan urusan keuangan;
  6. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
  7. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
  3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
  4. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
  5. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan pengadaan aset;
  6. pelaksanaan dan pengoordinasian pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
  7. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
  8. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
  9. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
  10. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
  11. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
  3. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi;
  2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
  3. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  4. pengembangan dan pengoordinasian pelaksanaan inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  5. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Sekretariat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

 

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, dan mengoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, dan pelaksanaan dan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan;
  3. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
  4. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
  5. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Stategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  6. penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
  7. penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan bersumber Dana Keistimewaan DIY dan Dana Alokasi Khusus; dan
  8. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan.

Kelompok Substansi Data dan Perencanaan Daerah

Kelompok Substansi Data dan Perencanaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pembangunan, serta pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kelompok Substansi Data dan Perencanaan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Data dan Perencanaan Daerah;
  2. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, dan pelaksanaan analisa dan data pembangunan, serta pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
  4. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
  5. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan kegiatan bersumber dana APBD Kabupaten;
  6. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  7. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Data dan Perencanaan Daerah.

Kelompok Substansi Perencanaan Khusus

Kelompok Substansi Perencanaan Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya.

Kelompok Substansi Perencanaan Khusus dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Khusus;
  2. perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
  3. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya;
  4. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan, Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan dana non APBD Kabupaten lainnya; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perencanaan Khusus.

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah.

Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi;
  2. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil perencanaan pembangunan daerah;
  3. penyusunan dokumen pengendalian kebijakan, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  4. penyusunan dokumen evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
  5. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan evaluasi hasil kegiatan bersumber Dana Keistimewaan DIY, Dana Alokasi Khusus, dan dana non APBD Kabupaten lainnya; dan
  6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi.

 

Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan.

Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Fisik dan Prasarana;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Fisik Dan Prasarana.

Kelompok Substansi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kelompok Substansi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman.

Kelompok Substansi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kelompok Substansi Pertanahan dan Penataan Ruang

Kelompok Substansi Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanahan, dan penataan ruang.

Kelompok Substansi Pertanahan dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pertanahan dan Penataan Ruang;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanahan dan penataan ruang;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanahan dan penataan ruang; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pertanahan dan Penataan Ruang.

Kelompok Substansi Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Kelompok Substansi Perhubungan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perhubungan, dan lingkungan hidup.

Kelompok Substansi Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perhubungan, dan lingkungan hidup;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perhubungan dan lingkungan hidup; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perhubungan dan Lingkungan Hidup

 

Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pertanian, perikanan, kehutanan, pangan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Perekonomian;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, perikanan, pangan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, perikanan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perekonomian.

Kelompok Substansi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelompok Substansi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok Substansi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kelompok Substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal

Kelompok Substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal.

Kelompok Substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penanaman modal;
  4. evaluasi dan penyusunan laporan monitoring kegiatan bersumber dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal.

Kelompok Substansi Pariwisata dan Tenaga Kerja

Kelompok Substansi Pariwisata dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Kelompok Substansi Pariwisata dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pariwisata dan Tenaga Kerja;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan transmigrasi; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pariwisata dan Tenaga Kerja.

 

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan.

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

Kelompok Substansi Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kelompok Substansi Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Kelompok Substansi Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.

Kelompok Substansi Kesehatan dan Sosial

Kelompok Substansi Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial.

Kelompok Substansi Kesehatan dan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Subbidang Kesehatan dan Sosial;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan urusan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kesehatan dan Sosial.

Kelompok Substansi Pemerintahan

Kelompok Substansi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan.

Kelompok Substansi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemerintahan;
  2. perumusan kebijakan teknis perencanaan Subbidang Pemerintahan;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan desa, fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur staf Bupati, unsur pelayanan DPRD, dan unsur pengawasan; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pemerintahan.

 

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi mempunyai tugas mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah.

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
  2. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan;
  4. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan inovasi daerah; dan
  5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi.

Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan

Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan daerah.

Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
  2. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan daerah;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penelitian dan pengembangan daerah; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan.

Kelompok Substansi Inovasi

Kelompok Substansi Inovasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengembangan inovasi daerah.

Kelompok Substansi Inovasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

  1. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Inovasi;
  2. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengembangan inovasi daerah;
  3. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengembangan inovasi daerah; dan
  4. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Inovasi.

 

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

 

Jabatan Fungsional

  1. Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
  2. Penetapan, pengangkatan, dan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Kelompok Substansi

  1. Dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya. 
  2. Pada kelompok substansi ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang selanjutnya disebut Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
  3. Subkoordinator dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pelayanan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi.
  4. Subkoordinator memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam pelaksananaan tugas.
  5. Penetapan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
agus nur prabowo
agus nur prabowo
10 years ago

Mohon penjelasan mengenai ijin pengeringan tanah sawah di dusun meces, Umbulmartani. Ngemplak, Sleman. lokasi di utara perum Pamungkas. Bisakah kami mendapatkan ijin untuk pengeringan. Bagaimana proses memperoleh ijin pengeringan untuk pemukiman?
terima kasih,
hormat saya

Agus

Jacksondy
Jacksondy
11 years ago

ringkas, dan jelas.

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x