Untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang sinergis antar jejaring litbang di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta, Bappeda selaku perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan menyelenggarakan kegiatan forum kelitbangan se-DIY di Kopi nJongke, Sendangadi, Mlati, Sleman pada Senin (3/11). Forum kelitbangan kali ini mengangkat tema tentang “Optimalisasi Peran Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan”.
Forum yang dihadiri oleh seluruh Bappeda/Bapperida di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi ajang tukar pendapat, berbagi informasi, serta berbagi pengalaman dalam mengelola kelitbangan di daerah masing-masing. Acara dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Sleman, Nunuk Hartati, yang menyampaikan penekanan pada pentingnya peran penelitian, pengembangan dan Inovasi dalam perencanaan pembangunan.
“Kita juga melihat pentingnya mengintegrasikan riset dengan kebijakan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang agar dapat memberikan dampak yang lebih besar pada kesejahteraan masyarakat”, ucap Nunuk dalam sambutannya.
“Tidaklah mudah untuk dapat membuat sebuah riset yang hasilnya benar-benar mampu digunakan sebagai dasar pembuatan sebuah kebijakan atau yang biasa dikenal dengan evidence based policy”, imbuhnya lagi.
Acara selanjutnya diisi dengan paparan dari narasumber yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Andreas Bayu Nugroho, Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY serta Heri Sutanta, Akademisi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penyampaian materi dari para narasumber dipandu oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Sleman, Yudiarto Setiawan.
Pada kesempatan pertama disampaikan materi tentang “Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah”. Andreas menekankan perlunya mengikuti apa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
“Fungsi riset dan inovasi diintegrasikan ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Model ini bertujuan menyinergikan hasil riset dan inovasi secara langsung dengan perencanaan pembangunan daerah (evidence-based policy)”, kata Andreas saat menyampaikan paparannya.
Andreas kemudian juga menyampaikan beberapa hal terkait peran kunci dan kebutuhan kelembagaan BRIDA, tantangan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah, serta catatan Bapperida DIY pasca terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 yang perlu ditindaklanjuti oleh Bappeda/Bapperida Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.
Pada paparan kedua, disampaikan materi tentang “Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah”. Materi tersebut mengulas tentang konsep penelitian dan kemitraannya, sumber-sumber penganggaran riset yang tersedia, hilirisasi penelitian, serta peran pemerintah dalam pengelolaan riset di daerah.
”Pemerintah Derah memiliki peran dalam pelaksanaan riset di daerah antara lain dalam hal perumusan kebijakan dan regulasi, fasilitasi ekosistem inovasi daerah, penguatan data dan sistem informasi, pengembangan sdm dan kapasitas institusi, serta diseminasi dan replikasi hasi-hasil riset”, ujar Heri Sutanta. (Bid V)
