Wakil Bupati Sleman selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan didampingi oleh tim SepedaMaS Kabupaten Sleman menyampaikan update rilis data terbaru kemiskinan di Kapanewon Seyegan sleman. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tingkat kemiskinan di Seyegan menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, yakni dari 12,49 persen pada 2023 menjadi 11,97 persen pada 2024 dan turun lagi menjadi 10,80 persen pada 2025. Meski demikian, angka ini masih jauh di atas rata-rata kemiskinan Sleman yang berada di kisaran 6,7 persen.
Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, di antaranya melalui program graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), revitalisasi Surat Keputusan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK), serta kerja sama dengan BUMKalma Margo Manunggal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Namun, pelaksanaan di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menjadi tantangan utama. Selain itu, kemudahan dalam mengubah status pekerjaan pada KTP serta belum optimalnya pembaruan data kemiskinan menyebabkan ketidaktepatan sasaran program, ungkap Danang Maharsa dalam monev TPK Kamis 9 April 2026 kemarin. Dari sisi wilayah, keterbatasan pengembangan sektor ekonomi juga menjadi kendala. Sekitar 70 persen wilayah Seyegan merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga membatasi ekspansi di sektor jasa dan perdagangan.
Permasalahan juga muncul dalam aspek pendataan dan penentuan kriteria kemiskinan. Pendamping di lapangan menilai indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Bahkan, setiap padukuhan memiliki karakteristik berbeda sehingga sulit menerapkan satu standar yang seragam. Selain itu, musyawarah padukuhan (musduk) dinilai belum berjalan efektif dalam menghasilkan data yang akurat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mulai mendorong sejumlah solusi, seperti penyusunan data pekerjaan masyarakat guna mendukung pelatihan yang lebih tepat sasaran serta penerapan labelisasi atau pemasangan stiker bagi keluarga miskin, seperti yang telah diuji coba di Kalurahan Margokaton. “Pemasangan stiker perlu di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat termotivasi untuk graduasi” pungkas Anggit Bimanyu Lurah Margokaton.
Di sisi lain, pendekatan kearifan lokal juga diterapkan dalam menentukan kriteria graduasi KPM. Beberapa indikator yang digunakan antara lain kepemilikan aset seperti sepeda motor dengan nilai di atas Rp30 juta, rumah dengan kondisi baik, kepemilikan mobil (kecuali untuk usaha), jumlah kendaraan lebih dari dua unit, hingga penghasilan di atas UMK. Selain itu, faktor gaya hidup dan kepemilikan aset hasil warisan atau ganti untung proyek juga menjadi pertimbangan.
Meski demikian, proses graduasi masih menghadapi tantangan sosial yang cukup kuat. Banyak KPM yang belum memiliki kesadaran untuk keluar dari program bantuan meskipun kondisi ekonominya sudah membaik. Di sisi lain, masih terdapat anggapan bahwa lansia maupun keluarga dengan anak sekolah otomatis berhak menerima bantuan. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan intervensi dalam penentuan status warga miskin.
Sebagai langkah ke depan, sejumlah rekomendasi disampaikan, antara lain penguatan labelisasi penerima bantuan sosial untuk meningkatkan transparansi, optimalisasi program Sleman Pintar, serta pengembangan program pemberdayaan sebagai stimulan menuju kemandirian ekonomi. Selain itu, diusulkan pula pembatasan masa kepesertaan KPM maksimal lima tahun dan sinkronisasi data kemiskinan antara pemerintah daerah dan pusat.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan angka kemiskinan di Seyegan dapat terus ditekan dan kesenjangan dengan wilayah lain di Sleman semakin berkurang.
~Bidang IV~
