Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di Kapanewon Prambanan, Kamis 26 Februari 2026. Berlangsung di kantor Kapanewon Prambanan, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran TKPK Kabupaten Sleman bersama pemangku kepentingan di tingkat wilayah. Momentum tersebut menjadi ajang strategis untuk memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan terlaksana dengan optimal, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Danang Maharsa selaku ketua TKPK turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi di Kapanewon Prambanan. Ia menegaskan bahwa tingkat keberhasilan tidak hanya berfokus pada angka dan statistik saja, namun harus memberi dampak yang nyata pada kualitas dan kesejahteraan hidup warga. “Pengentasan kemiskinan bukan sekadar program, tetapi kerja bersama yang harus konsisten dan terukur,” tegasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Komitmen dalam menekan angka kemiskinan kembali menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kapanewon Prambanan berhasil turun dari 11,15 persen pada tahun 2023 menjadi 9,24 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menjadi indikator bahwa berbagai program intervensi sosial dan pemberdayaan masyarakat berjalan semakin efektif dan tepat sasaran.
Capaian tersebut diperkuat melalui kegiatan monev yang digelar sebagai langkah strategis untuk memastikan program penurunan kemiskinan berjalan optimal di tingkat wilayah. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda monitoring dan evaluasi rutin, namun juga menjadi forum konsolidasi dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.
Dalam acara tersebut juga dilakukan tanya jawab dimana Wawan Kurniawan, lurah Sumberharjo menanyakan terkait indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan di tingkat kalurahan dan padukuhan. Hal tersebut sangat penting diketahui untuk landasan dalam menentukan kategori warga miskin atau rentan miskin. Kemudian Danang menjelaskan, pengukuran kemiskinan umumnya mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan non makanan, indikator lainnya berdasarkan tingkat pengangguran, akses pendidikan, kualitas hunian serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Penurunan angka kemiskinan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara TKPK Kabupaten, TPK Kapanewon, TPK Kalurahan dan TPK Padukuhan mampu mendorong perubahan nyata. Ke depan, komitmen bersama untuk menjaga konsistensi program, meningkatkan kualitas pendampingan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempertahankan bahkan mempercepat tren penurunan kemiskinan di Kapanewon Prambanan.
-Bid IV-
