SLEMAN – Bappeda Kabupaten Sleman menyelenggarakan Sosialisasi Anggaran PUG (Pengarusutamaan Gender) dengan fokus Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Jumat 13 Februari 2026 di Ruang Kinanthi Bappeda Sleman. Sosialisasi ini dilaksanakan guna mendorong terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan tahun 2027. Acara ini menghadirkan Amin Nurohmah, peneliti dari Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia (UII), sebagai narasumber utama yang memaparkan langkah-langkah strategis analisis gender pasca-revitalisasi.
Sosialisasi ini memfokuskan pada penguatan kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun anggaran yang inklusif. Amin Nurohmah menjelaskan bahwa PPRG bukan sekadar alokasi anggaran khusus untuk perempuan, melainkan strategi untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk kelompok rentan.
Dalam paparannya, Amin menekankan perbedaan fundamental antara konsep jenis kelamin yang bersifat biologis dan gender yang merupakan konstruksi sosial. Pemahaman ini krusial dalam melakukan analisis gender agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Ia juga memperkenalkan alat bantu analisis Gender Analysis Pathway (GAP) versi 9 langkah yang kini telah direvitalisasi agar lebih efisien.
“Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari kegiatan sektoral tetapi merupakan kegiatan yang dituangkan dalam Gender Action Budget (GAB) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) responsif gender,” ujar Amin di hadapan peserta sosialisasi. Langkah-langkah dalam penyusunan GAB mencakup identifikasi data pembuka wawasan yang terpilah, analisis isu gender berdasarkan aspek Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), hingga perumusan rencana aksi yang sensitif gender.
Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Sleman. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Pemkab Sleman berkomitmen untuk terus mengawal penyelenggaraan PUG dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah demi pembangunan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
~Sekretariat~
