Undangan yang diharapkan hadir pada acara Pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2019 sebanyak 150 orang. Terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan, Komisi DPRD, Sekda, Asekda, Staf Ahli, Kepala Bagian, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Sleman dan Bappeda DIY. Demikian yang disampaikan Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda Sleman, Heribertus Riswidodo, […]
admin.baru
259 posts
Maksud penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah untuk menjaring aspirasi stake holder atau pemangku kepentingan pada tahap awal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Demikian yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Sleman, Arif Setio Laksito, ST, M.Dev. Plg saat membacakan laporan penyelanggaraan kegiatan FKP yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari […]
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility atau yang kerap disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai negara sebagai salah satu bentuk peran serta perusahaan dalam mempertahankan., memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan dan sosial. Berkenaan dengan hal tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 […]
Sesuiai dengan jadwal siklus perencanaan tahunan, pada awal tahun 2018 ini Bappeda Sleman harus menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Berkenaan dengan hal terebut pada hari Senin, 15 Januari 2018 bertempat di ruang Rapat Dhandhanggulo, Bappeda Sleman menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan FKP. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Arif Setio Laksito, ST, M.Dev. […]
Rencana kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dalam Permendagri Nomor 54/2010 telah disebutkan bahwa penyusunan rencana kerja SKPD harus memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan […]
Dalam Permendagri Nomor 54 / 2010 disebutkan bahwa Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dengan menggunakan Formulir VII.H.4. Pengendalian dan evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan RKA/DPA-SKPD dengan Renja SKPD. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka Kepala SKPD melakukan penyesuaian / perbaikan yang dianggap perlu guna […]
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 telah memberikan panduan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana di dalam Formulir VII.H.5 akan diperbandingkan antara RKPD tahun berjalan dengan KUA-PPAS, DPA SKPD, serta realisasinya secara triwulanan. Di dalam formulir tersebut nantinya akan dapat dilihat berapa program/kegiatan dalam PPAS yang memiliki kesesuaian […]
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman (Bappeda Sleman) melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara […]
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman (Bappeda Sleman) melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara […]