BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

WAKIL BUPATI KARIMUN KUNJUNGI BAPPEDA SLEMAN

Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012, Bappeda Kabupaten Sleman menerima kunjungan tamu dari Wakil Bupati Karimun H.Aunur Rafiq, Bappeda Kabupaten Karimun serta beberapa Camat dari Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau. Penerimaan kunjungan dari Wakil Bupati Karimun H. Aunur Rafiq  di lakukan diruang Rapat C Bappeda Kabupaten Sleman. Kunjungan Wakil Bupati Karimun H. Aunur Rafiq beserta rombongan ke Kabupaten Sleman adalah untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang aplikasi penerapan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kunjungan Wakil Bupati, Bappeda beserta beberapa orang Camat dari Kabupaten Karimun diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten  Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, Sekretaris Bappeda Kabupaten Sleman, Dra. Tri Endah Yitnani, M.Si, Kepala Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa, Erny Maryatun, S.IP, MT, Staf Seksi Anggaran Drs. Ibnu Pujarta, serta Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Nur Fitri Handayani, S.STP, M.Si.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Karimun H. Aunur Rafiq  memaparkan secara singkat kondisi Kabupaten Karimun. Disampaikan oleh H. Aunur Rafiq  bahwa Kabupaten Karimun merupakan salah satu beranda terdepan  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, Kabupaten Karimun  memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah dalam mempercepat pembangunan baik dari aspek hankam, ekonomi dan lingkungan. Dalam pengembangan Koridor Ekonomi Pantai Timur Sumatera, Karimun diarahkan sebagai daerah pengembangan klaster industri perkapalan.

Lebih lanjut H. Aunur Rafiq mengemukakan bahwa Kabupaten Karimun secara administratif terdiri 9 kecamatan, dengan  jumlah desa  32; dan jumlah kelurahan 22. Adapun luas  luas wilayah Kabupaten Karimun mencapai 7.984 km2. Jumlah pulau yang ada di Kabupaten Karimun  sebanyak 249 buah dan 54 pulau diantaranya sudah berpenghuni. Jumlah penduduk Kabupaten Karimun pada tahun 2011 mencapai 266.411 jiwa.  Dalam eksposenya  H. Aunur Rafiq  menyampaikan bahwa pada saat ini permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Karimun adalah banyaknya usulan desa/ kelurahan/ kecamatan yang tidak terserap dan tidak dapat diakomodir dalam apbd. Selain itu persoalan lainnya adalah perbandingan total pendapatan dengan  kebutuhan pembangunan  semakin tidak berimbang. Berkenaan dengan hal tersebut, H. Aunur Rafiq beserta rombongan ingin saling berbagai pengalaman dengan Kabupaten Sleman dalam pengelolaan anggaran.

Sementara itu dalam sambutan penerimaannya, Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Karimun yang telah memilih Kabupaten Sleman sebagai salah satu tujuan dalam bertukar pengalaman dan pengetahuan. Dipilihnya Sleman bukan berarti Sleman jauh lebih baik, namun Pemkab Sleman maupun Pemkab Karimun dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang  lebih baik.

Lebih lanjut Yuni Satia Rahayu mengungkapkan bahwa pada saat ini Pemkab Sleman sedang berupaya untuk mengoptimalkan terwujudkan Kabupaten Layak Anak. Berkenaan dengan hal tersebut Pemkab Sleman sedang melakukan berbagai upaya, dengan menggandeng para stake holder atau pemangku kepentingan yang ada di Sleman.

Dalam paparannya Kepala Bappeda Kabupaten Sleman drg. Intriati Yudatiningsih M.Kes menjelaskan bahwa  Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) adalah sejumlah patokan yang menjadi prediksi anggaran pembangunan yang berlokasi di kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD. Penerapan pagu indikatif kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan proporsi anggaran APBD yang berasal dari hasil musrenbangdi kecamatan (bottom up) dan dapat meningkatkan proses perencanaan partisipatif. Penerapan Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) ini akan diaplikasikan pada  anggaran tahun 2013. Melalui penerapan pagu indikatif kecamatan ini diharapkan perencanaan pembangunan di Sleman  dapat dilakukan secara lebih efektif dan proporsional. Selain itu,PIK merupakan komitmen pemerintah untuk mengakomodasi usulan masyarakat. Sehingga dengan adanya PIK lembaga formal menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  * * *

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of