Tata Ruang untuk Kenyamanan yang Berkelanjutan – Penyuluhan BAPPEDA Kabupaten Sleman tentang Pertanahan dan Tata Ruang terhadap Perangkat Desa Trimulyo

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang pasal 13 mengamanatkan pelaksanaan pembinaan penataan ruang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, dalam hal upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dan pembinaan kepada tokoh masyarakat, Pemerintah Desa Trimulyo, Kecamatan Sleman pada Hari Selasa Tanggal 30 April 2019 bertempat di Rumah Makan Muara Kapuas, Sleman mengadakan acara Penyuluhan Pertanahan dan Tata Ruang. Acara tersebut menghadirkan peserta dari perangkat Desa, Babinsa, Dukuh, dan tokoh masyarakat Desa Trimulyo. Narasumber acara terdiri dari:

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang. Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP dengan materi “Tata Ruang Untuk Pengendalian Pemanfaatan Tanah”,
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Kepala Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha, Tamzis Sarwana, S.Sos, M.I.P dengan materi “Perijinan Pemanfaatan Tanah”.
  3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Pengawas Pemanfaatan Tanah pada Seksi Pemanfaatan Pertanahan, Astri Noor Marlina, S.IP dengan materi “Pemanfaatan Tanah Desa dan Tanah Sultan Ground”
  4. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan materi “Mekanisme Mutasi Tanah”.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam rangkaian diskusi Kegiatan Penyuluhan Pertanahan dan Tata Ruang Terhadap Perangkat Desa Trimulyo adalah bahwa di wilayah Desa Trimulyo masih terdapat beberapa ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh masyarakat terutama pada pelanggaran penutupan maupun pendirian bangunan di atas saluran drainase dan irigasi yang mengakibatkan luapan air pada saat curah hujan tinggi sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan. Menanggapi hal tersebut Para Narasumber Kabupaten Sleman akan meneruskan laporan masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat menyambut baik peran serta masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan.

Melalui kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pemahaman bahwa:

  1. Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
  2. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
  3. Masyarakat memegang peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak pengawasan terhadap pemanfaatan tanah di wilayah masing-masing.

(***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of