BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Sosialisasi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020: Mempercepat Rencana Pembangunan dan Meningkatkan Tenaga Profesional Bidang Informasi Geospasial

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi dengan mengurangi persyaratan peraturan izin usaha dan pembebasan tanah. UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau omnibus law, yang diturunkan ke dalam 49 Peraturan Pelaksana. Dari sejumlah itu terdapat 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden.

Sehubungan dengan hal itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Jumat (28/05/2021)  menggelar Sosialisasi Peraturan Turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Informasi Geospasial yang bertempat di Hotel Eastparc Yogyakarta.

Acara sosialisasi tersebut diisi oleh Ade Komara Mulyana, PhD selaku Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG. Dalam paparannya, dijelaskan tentang Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020 tentang Cipta Kerja karena berkaitan dengan beberapa hal di antaranya adalah iklim investasi harus ditingkatakan untuk menciptakan lapangan kerja, Untuk kepastian investasi maka proses perizinan harus disederhanakan dan dipastikan. Untuk penyederahanaan proses perizinan, diperlukan penyusunan tata ruang khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah, dan penyelenggaraan informasi geospasial yang diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang harus disederhanakan dalam rangka mempermudah penyusunan tata ruang.

Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 di antaranya adalah pada Peta Dasar, yaitu peta dasar hanya berupa Peta Rupabumi Indonesia yang merupakan peta dasar wilayah darat, pantai dan laut. Untuk Peta RBI harus menyajikan 3 jenis garis pantai yaitu pasang tertinggi, muka air laut rata-rata, surut terendah. Selain itu, untuk Skala Peta RBI diubah menjadi 1:1.000, 1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, 1:1.000.000. Untuk skala 1:1.000 diselenggarakan pada wilayah tertentu sesuai kebutuhan. Penyelenggaraan mengenai informasi geospasial dasar yang berisi tentang objek yang dapat dilihat langsung ataupun diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam jangka waktu yang relatif lama dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu serta ditetapkan oleh Kepala Badan yang dapat bekerjasama dengan BUMN. Selain itu, dalam perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 juga membahas mengenai tenaga profesional di bidang Informasi Geospasial (IG), yaitu membuka pintu pengaturan tentang Profesi di bidang IG (surveyor dan geografer) yang ada dalam Peraturan Pemerintah. Untuk menjamin ketersediaan IG yang dapat dipertanggungjawabkan maka penyelenggaraan IG harus dilaksanakan oleh tenaga profesional bidang IG yang tersertifikasi. Penyelenggaraan IG yang dilaksanakan oleh orang perseorangan, kelompok orang maupun badan usaha wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga professional bidang IG yang tersertifikasi.

Selanjutnya adalah paparan dari Dr. rer-nat. Sumaryono, M.Sc selaku Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG BIG. Dalam paparannya, Sumaryono menjelaskan tentang Pelaksana di Bidang Informasi Geospasial yaitu kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh setiap orang, yang terdiri atas orang perorangan yaitu pelaksanaan IG yang dilakukan oleh orang perseorangan yang wajib memenuhi kualifikasi  sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang informasi geospasial, kemudian kelompok orang yaitu pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang yang wajib memenuhi  klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG serta memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi bidang IG, terakhir adalah badan usaha yaitu pelaksanaan IG yang dilakukan oleh kelompok orang yang wajib memenuhi  persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Paparan terakhir dilanjutkan oleh Trias Aditya Kurniawan M, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku dosen Teknik Geomatika Universitas Gadjah Mada yang berisi tentang kualitas dan aksesibilitas profesi dan produk yang menanggapi Peraturan Pemerintah terkait ketentuan pelaksana IG dan Peraturan Presiden tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam paparannya dijelaskan bahwa untuk Pendidikan Profesi surveyor dibagi menjadi Pendidikan Profesi Surveyor dan Pasca Pendidikan Profesi Surveyor. Pendidikan Profesi Surveyor adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk keprofesian Surveyor, diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bidang Teknik Geodesi dan Geomatika secara regular. Surveyor adalah seseorang yang sudah lulus pendidikan profesi dan melaksanakan Praktik surveyor yang ketentuannya diatur oleh Organisasi Profesi surveyor. Selanjutnya adalah Paska Pendidikan Profesi Surveyor yang terdiri dari Uji Profesi yaitu proses penilaian keprofesian Surveyor yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dan etika Profesi Surveyor dengan mengacu pada Standar Praktik dan Standar Survei Pemetaan Indonesia. Selanjutnya adalah Sertifikat Profesi Surveyor yaitu bukti tertulis yang diberikan kepada Surveyor yang telah lulus Uji Profesi. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yaitu program peningkatan kapasitas Surveyor yang diselenggarakan atau diakui oleh Organisasi Profesi Surveyor yang selanjutnya akan mendapatkan Lisensi Surveyor.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kluster Informasi Geospasial merupakan Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar yang berkaitan dengan tenaga profesional di bidang Informasi Geospasial. Diharapkan acara ini menjadi sarana yang efektif untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan data berbasis bidang Informasi Geospasial. (***DNA/Bidang Fisik dan Prasarana)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x