Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Sleman untuk Keberlanjutan Penggunaan Air

Komisi Irigasi dibentuk  berdasarkan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi dengan Keputusan Kepala Daerah. Bertindak sebagai Ketua Komisi Irigasi adalah Kepala BAPPEDA, sementara Sekretariat Komisi Irigasi berada di Dinas PUPKP Bidang Sumber Daya Air. Pada ketentuan tersebut diamanatkan bahwa Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Dalam pelaksanaanya, Kabupaten Sleman menyelenggarakan Sidang Komisi Irigasi empat kali dalam setahun bersama para petani.

Bertempat di salah satu rumah pengurus Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Pak Amirudin di Dusun Wisata Pulesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi dilaksanakan sidang ke dua pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Komisi irigasi Kabupaten Sleman. Adapun sidang pertama telah dilaksanakan oleh Komisi Irigasi Kabupaten Sleman bertempat di Kantor Dinas PUPKP.

Bertindak sebagai pemapar materi yaitu:

  1. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ir. Ratnani Hidayati, MT dengan materi Program Kegiatan Bappeda Terkait Irigasi dan Sumber Daya. Dalam hal ini adalah Misi ke 3 dan Misi Ke 4 RPJMD Kabupaten Sleman. Bappeda juga memiliki program unggulan untuk peningkatan partisipasi masyarakat melalui Pagu Usulan Prioritas Masyarakat (PUPM) berupa usulan Masyarakat kewenangan kabupaten, dan Bantuan Keuangan Khusus untuk kewenagan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan.
  2. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air Dinas PUPKP, Warjoyo, ST dengan materi One Map One Data, dalam hal ini bahwa sesuai arahan Presiden RI Tahun 2018, untuk perencanaaan dan pelaksanaan kegiatan apapun harus didukung dengan data yang valid dan delineasi data spasial yang tepat, didukung Citra Satelit Resolusi Tinggi
  3. Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Suryantana, BE, yang membahas pengelolaan sampah mandiri masyarakat. Mulai dari masyarakat harus sudah memilah sampah dan mengolahnya dengan 4 R (Reuse, Recycle, Reduce dan Repair).

Beberapa catatan dari Sidang Komisi Irigasi yang membahas perkembangan permasalahan di lapangan antara lain:

  1. Beberapa desa sudah berjalan pengelolaan sampahnya tetapi belum ada tempat pengelolaan dan lembaga pengelola tetap. Beberapa desa perlu bantuan peralatan (komposter, kendaraan pengangkut)
  2. Banyaknya sampah di beberapa saluran irigasi terutama di sekitar Selokan Mataram Wilayah Kecamatan Kalasan.
  3. Adanya DI yang rusak, saat ini sudah dilakukan penelusuran jaringan tetapi belum terealisir sehingga kerusakan semakin parah (DI Pendekan), akan diusulkan tahun 2020 melalui DAK, atau Anggaran Perubahan APBD Tahun 2020. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of