BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Sharing Pengalaman Penyusunan Rencana Tata Ruang antara Sleman dan Mojokerto

Dalam rangka meningkatkan wawasan tugas pokok dan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur  melakukan studi banding terkait dengan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032. Tamu diterima oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Sleman, Arif Setio Laksito, ST, M.Dev.Plg di Ruang Rapat Sinom Bappeda Kabupaten Sleman pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020.

Pada kesempatan studi banding kali ini, diskusi berfokus pada beberapa hal dalam ruang lingkup RTRW Kabupaten Sleman. Salah satu informasi yang menjadi topik adalah proses perancangan RTRW dan RDTR oleh Kabupaten Sleman. Dalam sesi diskusi yang dibuka oleh Arif Setio Laksito, perwakilan DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa perancangan RTRW di Kabupaten Mojokerto sudah sampai pada persetujuan instansi Provinsi dan (Pemerintah) Pusat.

Dona Saputra Ginting selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasaran BAPPEDA Kabupaten Sleman menanggapi bahwa di Kabupaten Sleman memiliki dua kebijakan tata ruang yaitu RDTR dan RTRW. Dalam penyampaiannya dikatakan bahwa perancangan Perda kebijakan untuk RDTR di Kabupaten Sleman dalam proses finalisasi. Dalam sesi ini juga dijelaskan penyusunan Perda RDTR yang disusun bersama DPRD Kabupaten Sleman dengan membandingkan kebijakan kabupaten, provinsi dan pusat. Selain itu harus ada dokumen pendamping antara rencana lama dalam kawasan pola ruang dan eksisting saat ini untuk merencanakan RDTR yang dapat disepakati bersama yang dilanjutkan dengan menjelaskan tentang pengajuan RDTR di Kementerian.

Dijelaskan bahwa salah satu permasalahan besar tata ruang merupakan pengendalian, di dalam tata ruang penjelasan kawasan industri itu sudah berbeda, kawasan industri masuk dalam kategori kawasan industri besar. Sementara dalam Perda untuk membentuk suatu kawasan industri tidak hanya memberikan lahan namun harus memperhatikan jalan, pembuangan limbah, jalur transportasi dll sehingga memerlukan biaya besar. Selain itu bagaimana menjaga supaya permukiman tidak berubah karena terdampak oleh kawasan industri yaitu dengan melakukan pengendalian, permukiman tidak boleh bercampur dengan kawasan industri sehingga diperlukan ruang baru untuk salah satu di antara keduanya.

Diskusi serta sharing pengalaman penyusunan dan proses legalisasi di Kabupaten Sleman akan menjadi pertimbangan dan materi masukan bagi Kabupaten Mojokerto dalam proses pembuatan Perda RTRW Kabupaten Mojokerto. (***Bidang Fispra)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of