BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

PERTAMA DI DIY, BAPPEDA SLEMAN SELENGGARAKAN SEMINAR HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 54 TAHUN 2010

Pada tanggal 12 Desember 2012, Bappeda Sleman menyelenggarakan Seminar Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010. Seminar tersebut bertempat di Aula Bappeda Sleman, diikuti oleh seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Sleman. Bertindak sebagai  narasumber

  1.           Kepala Bappeda DIY (dengan materi “Kebijakan Serta Tindak Lanjut DIY dalam Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang Dilaksanakan di Kabupaten”) yang diwakili oleh Kurniawan S.Sos SE, M.Akt, Mec. Dev Kasubbid Perencanaan Bidang Perencanaan Statistik Bappeda DIY
  2. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman (dengan materi “Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi di Kab. Sleman Tahun 2012 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010”)
  3. Dr. Ayi Riyanto, auditor muda BPKP Perwakilan DIY (dengan materi “Pandangan Umum Terhadap Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang Dilaksanakan di Kabupaten Sleman”)
  4.           Kepala Bidang Pengendalian & Evaluasi Bappeda Kab. Sleman (dengan materi Sosialisasi Pengendalian dan Evaluasi Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 untuk tahun 2013”.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Sekda Kabupaten Sleman, dr Sunartono, M. Kes mewakili Bupati Sleman.

Kegiatan ini tergolong suatu kegiatan yang baru bagi Bappeda Sleman dan pada saat ini memang belum seluruh kabupaten/kota di Indonesia melaksanakannya. Hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD. Untuk itu, masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan pelaksanaan kegiatan ini di tahun-tahun berikutnya sangat diperlukan dari berbagai pihak terutama pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan ini. Namun demikian, dari Bappeda DIY dan BPKP perwakilan Yogyakarta memberikan apresiasi kepada Kabupaten Sleman karena telah menjadi perintis pelaksanaan pengedalian dan evaluasi yang sudah menggunakan pedoman sesuai Permendagri nomor 54 tahun 2010.

Dalam laporannya Kepala Bappeda drg. Intriati  Yudatiningsih, M.Kes mengemukakan bahwa sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kami bermaksud mengadakan Seminar Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Hasil. Adapun tujuan pelaksanaan seminar adalah untuk menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai Permendagri 54/2010 yang telah dilaksanakan oleh Bappeda (Tim Pengendalian dan Evaluasi Kabupaten Sleman). Pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD dan Renja SKPD dilaksanakan dengan “desk” (dengan SKPD).

Lebih lanjut drg. Intriati  Yudatiningsih, M.Kes menyampaikan bahwa kegiatan pengendalian dan evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 54/2010 di Kabupaten Sleman mulai dilaksanakan tahun 2012 yang sosialisasi dan bimtek nya sudah dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Januari 2012. Pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan tahun 2012 meliputi:

1)      Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD 2011-2015

2)      Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD

3)      Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 2013

4)      Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD 2012

5)      Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD 2011-2015 (Tahun Pertama 2011)

 

Sementara itu dalam sambutannya dr. Sunartono, M. Kes menyampaikan bahwa seminar ini merupakan suatu yang sangat penting karena apa yang sudah kita lakukan selama ini seringkali ada perbedaan-perbedaan persepsi dan biasanya itu ketika terjadi perbedaan akan saling ngotot. Mengaku dirinya yang paling benar. Perbedaan persepsi baik mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pengendalian itu dapat kita atasi melalui forum-forum seperti ini. Saya berharap baik itu pengampu maupun SKPD yang kemarin-kemarin masih ada perbedaan dapat diselesaikan sekarang sehingga semangatnya adalah mencari solusi. Kebetulan juga pada saat in hadir para nara sumber. Jika bertahan pada argumen masing-masing, maka para narasumber akan dapat menengahi. Melalui forum ini kita juga mulai mengubah kebiasaan dan mind set “biasanya seperti ini tidak apa”. Saat ini semuanya sudah serba terukur, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan melihat kemampuan dan ketersediaan sdm dan waktu serta mengikuti setiap regulasi yang ada.

Lebih lanjut dr. Sunartono, M. Kes mengungkapkan bahwa mulai dari kegiatan perencaan hingga pengendalian kita hendaknya satu frame. Kalau membuat perencanaan itu acuannya RPJMD, renstra apapun acuannya RPJMD. Demikian pula jika ada kegiatan dari kementrian teknis juga kita sesuaikan dengan RPJMD kita. Misalnya pemerintah pusat menargetkan angka kematian bayi 100 sementara kita belum mampu mencapaianya, ya jangan memaksakan diri. Tetapi kita tetap berupaya menuju ke angka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut. Penyusunan rencana itu tidak hanya melihat ketersediaan anggaran, tetapi juga harus melihat kondisi realitas yang ada di Kabupaten Sleman. Selain itu dalam menetapkan target kinerja juga harus realistis dan terukur sesuai dengan kegiatannya.

Ditekankan oleh dr. Sunartono, M. Kes, bahwa pengendalian dan evaluasi  untuk merefleksi diri dan mengetahui bahwa suatu kegiatan berjalan dengan baik atau hanya asal jalan saja. Dengan pengendalian dan evaluasi ini diharapkan kita akan  mengetahui kinerja, dengan beberapa unsur,  faktor pengukuran, dan indikator yang jelas dan terukur. Oleh karena itu Kabupaten Sleman perlu basic data yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga selalu siap data analisis. Sudah saatnya SKPD di Kabupaten Sleman meninggalkan model incremental yang cenderung bersifat rutin dan hanya dinaikkan secara prosentase. Namun harus berdasar pada apa yang menjadi kebutuhan SKPD sebenarnya dan bukan keinginan SKPD. Sehingga  perlu menganalisis data yang ada untuk melihat  seperti apa kondisi sebenarnya pada masing-masing SKPD sehingga akan diketahuai kebutuhan apa yang sebenarnya diperlukan dan tidak hanya sekedar keinginan sesaat.Oleh karena itu frekuensi pertemuan bagi perencana perlu intensifkan supaya benar-benar mumpuni dan berkualitas dalam hal perencanaan.

Adapun rekomendasi dari hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan  terhadap perencanaan kerja SKPD Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

  1. Perlu dilakukan komunikasi yang lebih baik lagi dengan sub bagian perencanaan dan evaluasi Bappeda sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi dapat lebih sinkron, tepat waktu, dan tepat sasaran agar dapat dihasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan berkualitas. Salah satunya adalah dengan menjadikan Lapiran VII.G.9 sebagai formulir wajib yang harus diserahkah oleh SKPD bersamaan dengan penyerahan dokumen rencana kerja SKPD untuk tahun rencana (tahun n).
  2. Perlu peningkatan dan pengawasan para pengampu SKPD dalam mendampingi SKPD menyusun rencana kerjanya sehingga dapat lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (termasuk di dalamnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).
  3. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada seluruh SKPD akan pentingnya melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai suatu kesatuan sistem perencanaan pembangunan yang baik, terintegrasi, dan berkualitas. Hal ini disebabkan perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya terletak pada tahap penyusunan perencanaannya saja, namun juga pada saat pelaksanaannya dan hasil umpan balik yang didapatkan.
  4. Perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh SKPD agar pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana kerja SKPD ini dapat lebih tepat waktu dan efisien.
  5. Untuk hal yang bersifat umum yang belum dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, seperti pembuatan surat edaran Bupati yang terkait dengan penyusunan rencana kerja SKPD, perlu dilakukan pendalaman dan pertimbangan untuk dapat dilaksanakan pada tahun perencanaan berikutnya.
  6. Perlu dipertimbangan untuk menyusun suatu sistematika penyusunan kebijakan rencana kerja SKPD yang lebih rigid oleh Bappeda yang sesuai dengan Formulir VII.G.9 Permendagri Nomor 54 tahun 2010 dan kemudian disosialisasikan ke seluruh SKPD sehingga penyusunan isi dan muatan kebijakan rencana kerja SKPD dapat seragam.
  7. Perlu dilakukan persiapan dan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik mengingat banyaknya formulir di dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang berkaitan dengan pengendalian dan evaluasi yang harus dilaksanakan oleh Bappeda.* * *

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
obat penyakit kanker payudara Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
obat penyakit kanker payudara
Guest

Informasi yang sangat bermanfaat sekali,,, terimakasih