BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2020

Pada tahun ini, Bappeda Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020. Hal ini dilatarbelakangi beberapa permasalahan terkait dengan kondisi pendidikan Menengah di Kabupaten Sleman, diantaranya APK dan APM SMA/SMK lebih rendah dengan APK dan APM SMP, dimana APK SMP tahun 2014 mencapai 111,41% dan APK SMA/SMK sebesar 86,39% serta APM SMP tahun 2014 81,63% dan APK SMA/SMK hanya 57,7%. Permasalahan yang lain adalah masih terdapatnya anak putus sekolah pada jenjang SMA, kualifikasi guru SMA/SMK belum optimal, penempatan guru tidak merata,  dari  1.358 ruang SMA masih ada 765 ruang sekolah rusak ringan dan 5 rusak berat dan masih banyaknya anak-anak Sleman yang bersekolah diluar Kabupaten Sleman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan disusun rencana induk yang meliputi kebijakan dan program-program yang relevan dengan dengan 8 standar nasional, proyeksi dan prediksi kondisi pendidikan menengah, dan juga menyusun rekomendasi implementasi program pendidikan dalam bentuk rencana jangka pendek dan jangka menengah di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020.

Salah satu rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sleman, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 telah diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD).  FGD dipimpin oleh Dra. Indaryanti, M.Pd, Kepala Subbidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Bappeda Kabupaten Sleman, di dampingi narasumber yang telah ditunjuk dan dihadiri oleh 50 orang peserta terdiri dari pejabat di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Sleman, kepala sekolah menengah yang berlokasi di Kabupaten Sleman baik SMA Negeri, SMA Swasta, SMK Negeri, SMK Swasta, pengawas SMA/SMK, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat. FGD dilaksanakan dalam rangka menginventarisasi masalah, tantangan, dan harapan maupun ide-ide terkait perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan menengah agar ke depan lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pendidikan Menengah menjadi urusan Provinsi. Walaupun demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat Bappeda untuk menyusun rencana Induk Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, karena meskipun nanti urusan dialihkan ke DIY, dokumen yang disusun akan tetap bermanfaat untuk DIY dalam memberikan gambaran, arah dan tujuan pengembangan pendidikan menengah di Kabupaten Sleman.

Dijadwalkan sebelum akhir tahun 2015, dokumen Rencana Induk Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman 2016-2020 sudah dapat diselesaikan. (Bidang Sospem)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of