Tujuan penyusunan Rencana Induk PAUD 2015 – 2019 adalah :

1. menganalisis permasalahan PAUD yang terdapat di KB dan TK di Kabupaten Sleman;
2. menyusun Rencana Induk (masterplan) PAUD tahun 2015 – 2019, baik dari sisi peserta didik, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, serta evaluasi pembelajarannya.

Penyusunan rencana induk PAUD menggunakan metode : diskripsi kualitatif dengan bantuan persentase. Sampel diambil melalui kuota stratifikasi purposive sampling. Adapun untuk menggali informasi lebih banyak maka dibuatlah angket (questioner) yang berisi tujuh angket meliputi

1. kemampuan anak;
2. proses pelayanan PAUD;
3. jumlah guru dan kualifikasinya;
4. kompetensi guru;
5. sarana dan prasarana;
6. standar isi, proses dan penilaian;
7. penegelolaan dan pembiayaan. Instrumen lain berupa pedoman Focus Group       Discussion (FGD).

Dari hasil kajian dan analisis dalam rangka penyusunan Rencana Induk PAUD ini adalah bahwa ditemukan permasalahan yang terkait dengan ;

1. kompetensi pendidik dan kualifikasi pendidik;
2. perkembangan anak dan poembelajaran anak;
3. sarana dan prasarana;
4. proses pelayanan;
5. fasilitas;
6. standar isi, proses, penilaian;
7. pengelolaan serta permasalahan yang berasal dari observasi dan FGD terkait dengan pengadaan tes masuk SD, anggapan masyarakat, tuntutan orang tua dan kerja sama dengan tokoh masyarakat.

Rekomendasi yang diperlukan adalah :

1. perlu program sosialisasi UU Perlindungan Anak kepada orang tua dan        pendidik ;
2. perlu dibuat program yang menghentikan praktek pembelajaran yang beresiko bagi anak dan diciptakan model pembelajaran pengganti yang mengatasi permasalahan;
3. eksploitasi anak dengan dalih prestasi harus dihentikan dan digantikan dengan program yang memekarkan seluruh anak dengan potensi masing-masing setrta melibatkan peran budaya setempat, serta lomba antar lembaga;
4. perlu dibuat program “anak sehat terpadu” yaitu program bantuan gizi untuk anak yang membutuhkan, serta sosialisasi kesehatan bagi anak-anak;
5. perlu dibuat “taman bermain untuk anak” di Kabupaten Sleman;
6. perlunya regulasi yang tegas untuk mengeluarka perijinan pendirian PAUD;
7.  perlunya kerja sama antar SKPD terkait misalnya program parenting  pengantin antara KBPMPP dan Kementerian Agama, pendirian PAUD Model, serta pengelolaan program kampus (PPM, PPL, KKN).

* * *