BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Penjajakan Alternatif Pengelolaan Persampahan yang Optimal di DIY oleh World Bank

Pengelolaan persampahan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Agar perikehidupan yang sehat dan nyaman dapat tercapai, maka perlu sebuah strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pembuangan sampah yang ada saat ini masih sangat bergantung pada keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Kabupaten Bantul. Saat ini daya tampung TPA Piyungan sudah mendekati batas kapasitas yang ada. Saat TPA Piyungan tidak beroperasi dapat dirasakan imbasnya pada menumpuknya sampah-sampah di kawasan perkotaan Yogyakarta yang pada ujungnya menimbulkan potensi penyakit dan ketidaknyamanan aktivitas sehari-hari. Menangkap permasalahan yang ada, World Bank melalui konsultannya mencoba menjajaki alternatif pengelolaan TPA Piyungan yang lebih optimal melalui penyusunan Outline Business Case (OBC) Pengelolaan TPA Piyungan.

Sebagai bahan materi kajian OBC, PT Crisil selaku konsultan World Bank mengadakan agenda pertemuan dengan berbagai stakeholder termasuk salah satunya Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pertemuan antara World Bank dan Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 bertempat di Ruang Adipura Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA, dan BKAD. Dalam diskusi tersebut, Konsultan World Bank mengumpulkan info antara lain tentang:

  • Program komunitas dilakukan untuk inisiatif 3R, pengomposan
  • Anggaran untuk pengelolaan limbah
  • Praktek pengelolaan limbah
  • Ketersediaan dana dan proyek khusus
  • Inisiatif 3R
  • Pembangunan kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk 3R
  • Praktik pemisahan sampah
  • Praktik pengelolaan limbah oleh rumah tangga
  • Praktik pengelolaan limbah untuk limbah berbahaya
  • Praktik pengelolaan limbah Lembaga dan fasilitas medis
  • Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan untuk melarang pengolahan limbah secara illegal

Menjawab poin-poin tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa total sampah yang telah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 54%, sementara sisanya dikelola oleh masyarakat langsung melalui mekanisme Bank Sampah dan pengelolaan TPS3R yang dikelola kelompok masyarakat. Saat ini di Kabupaten Sleman telah terbentuk 247 Bank Sampah yang tergabung dalam Jejaring Pengelola Sampah Mandiri Kabupaten Sleman. Sementara itu untuk penyediaan TPS3R telah tersedia sebanya 26 unit yang tersebar di beberapa kecamatan.

Strategi pengelolaan dan pengurangan sampah telah tercantum dalam Masterplan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sleman dan Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan. Kebijakan yang telah ditempuh salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat untuk bekerja sebagai penyedia jasa pengangkut swasta dari kawasan permukiman.Dalam usaha pengurangan sampah, ke depannya Kabupaten Sleman akan membangun 2 (dua) unit TPST3R yang mengadaptasi teknologi pengurangan sampah di Kecamatan Depok dan Kecamatan Gamping. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of