PEMKAB SLEMAN MEMPELAJARI STRATEGI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BADUNG

Mal Pelayanan Publik (MPP) dirancang oleh Kementerian PAN dan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan proses dan prosedur serta integrasi pelayanan pada MPP akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis pelayanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik.

Dalam rangka mempelajari strategi, kebijakan, dan kiat dalam melaksanakan dan mengelola Mal Pelayanan Publik terutama pelayanan informasi, konsultasi, dan perizinan sebagai bekal untuk pelaksanaan MPP di Kabupaten Sleman, maka jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman yang terdiri dari Kepala dan staf BAPPEDA, BKAD, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, Dinas PUPKP, DPMPPT, dan Bagian Perekonomian melaksanakan pembelajaran di MPP Kabupaten Badung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018.

Adapun regulasi pelaksanaan MPP di atur dalam Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik. Dalam hal ini di Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik.

Dari hasil pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Badung didapat beberapa pembelajaran yang sangat berguna dalam menempuh strategi dan kebijakan penyelenggaraan MPP, antara lain:

  1. Hal pertama yang dilakukan Kabupaten Badung dalam membentuk mindset pelayanan publik yang lebih “mengena” adalah dengan menciptakan motto pelayanan kekinian, yaitu “KANDA DINDA” (Kami Ada Untuk Anda, dan Dedikasi Integritas dan Akuntabilitas)
  2. Kata Kunci dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih berintegritas dan dapat diterima dengan baik oleh publik adalah:
    1. Perubahan pola pikir “Budaya Melayani”
    2. Kepemimpinan yang memiliki Integritas Kerja
    3. Manajemen Perubahan Perilaku dan Sistem Pelayanan Publik
  3. Strategi Area Manajemen Perubahan yang ditempuh oleh Kabupaten Badung dalam membentuk MPP adalah:
    1. Regulasi
    2. Manajemen pengelolaan
    3. SDM Aparatur
    4. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelayanan publik, MPP Kabupaten Badung menggunakan 10 sistem informasi pelayanan, yaitu: BIGGOS (Badung Investment Gateway Online Services System), LAPERON (Layanan Perizinan Online), RIBON (Regu Izin Bermotor Online), UNDAGI ( Unit Design Arsitektur Gratis), Antrian Online, SIAP LAPOR (Sistem Informasi Aspirasi Pengaduan dan Laporan), Estimator IMB, Retribusi Online, Call Center, dan Layanan Contact Center Media (Omnichannel Social Media)Layanan publik terbaru yang direncanakan akan dirintis oleh MPP Kabupaten Badung adalah Pelayanan Perizinan “Drive-through”.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of