Pembahasan Muatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Prambanan

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Prambanan disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah, dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.  Dalam rangka mendapatkan aturan tentang perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Nasional yang implementatif dan mampu menjawab berbagai permasalahan dalam pemanfaatan ruang maka Kementerian Agraria melalui Direktorat Perencanaan Tata Ruang mengadakan Pembahasan terkait muatan Raperpres RTR KSN Candi Prambanan di Grand Kemang Hotel Jalan Kemang Raya Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada tanggal 3-4 Desember 2018.

Rencana Tata Ruang KSN Candi Prambanan berperan sebagai alat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Candi Prambanan untuk menjamin kelestarian Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.

Acara tersebut melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Informasi Geospasial, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas PUSDA & PR Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, BAPPEDA Kabupaten Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, dan Dinas PUPR Kabupaten Klaten. Pembahasan dilakukan melalui mekanisme pembahasan bersama antar kementerian dengan pemerintah daerah yang mencermati langsung pasal per pasal serta pencermatan peta struktur ruang dan pola ruang. Dalam kesempatan tersebut dibahas pula rencana pengaturan dalam peraturan zonasi di masing-masing zona.

Dalam rencana pengaturannya, Kawasan Candi Prambanan dibagi menjadi Wilayah SP-1 dan SP-2. Wilayah yang termasuk dalam Kawasan SP-1 adalah sebagai berikut:

  1. Kabupaten Sleman, DIY: Desa Tamanmartani dan Desa Tirtomartani di Kecamatan Kalasan, serta Desa Bokoharjo dan Desa Sambirejo di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman
  2. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah: Desa Bugisan, Desa Kebondalem Kidul, Desa Kebondalem Lor, Desa Kokosan, Desa Pereng, Desa Taji, Desa Kotesan, Desa Sengon, dan Desa Tlogo di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.

Sementara Kawasan SP-2 adalah kawasan berbentuk bujursangkar seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) kilometer persegi.

Perwujudan ruang Kawasan Candi Prambanan bertujuan mewujudkan kawasan Candi Prambanan yang berkarakter kawasan pusaka budaya dalam rangka menjamin terciptanya pelestarian Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia. Kebijakan penataan ruang Kawasan Candi Prambanan meliputi:

  1. Pengendalian pertumbuhan kawasan perkotaan dalam kawasan budaya Prambanan;
  2. Pelestarian nuansa perdesaan dalam Kawasan Candi Prambanan; dan
  3. Peningkatan Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Candi Prambanan.

Dengan pertimbangan pelestarian kawasan, Kawasan Cagar Budaya pada SP-1 dibagi menjadi:

  1. Tema Pelestarian 1, Perlindungan Bentang Pandang
  2. Tema Pelestarian 2, Perlindungan Situs (Candi dan Taman)
  3. Tema Pelestarian 3, Perlindungan Karakter Perdesaan
  4. Tema Pelestarian 4, Perlindungan Cagar Geologi Bukit Ijo. 

(***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *