PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD TRIWULAN III TAHUN 2017

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 telah memberikan panduan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana di dalam Formulir VII.H.5 akan diperbandingkan antara RKPD tahun berjalan dengan KUA-PPAS, DPA SKPD, serta realisasinya secara triwulanan. Di dalam formulir tersebut nantinya akan dapat dilihat berapa program/kegiatan dalam PPAS yang memiliki kesesuaian dengan RKPD, program/kegiatan dalam RKPD/Renja SKPD yang terakomodir di dalam DPA SKPD, maupun realisasi capaian target dan penyerapan anggaran program/kegiatan prioritas RKPD. Dengan adanya kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini diharapkan mutu pelaksanaan pembangunan akan semakin meningkat dalam rangka menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

Maksud dan tujuan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten ini adalah:

1. Menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS.
2. Menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan APBD kabupaten.
3. Memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD yang meliputi capaian target dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sehingga target pada akhir tahun dapat tercapai.

Dari hasil pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan III tahun 2017 antara RKPD-P dengan KUA-P, terlihat bahwa prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD-P maupun KUA-P adalah sama/sesuai, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel Kesesuaian Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Antara RKPD-P Dan KUA-P

Pengendalian dan Evaluasi antara RKPD-P dengan PPAS-P, penyusunan KUA-P sudah mengacu pada RKPD-P dimana 8 prioritas pembangunan di dalam RKPD-P telah diakomodir seluruhnya di dalam KUA-P berikut sasaran pembangunannya. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan PPAS-P dilakukan dengan memperbandingkan kesesuaian antara program/kegiatan dan pagu anggaran yang ada di RKPD-P dengan yang ada di PPAS-P. Sehingga evaluasinya dapat dibagi menjadi dua :

1. Berdasarkan Kesesuaian Pagu Anggaran

1. Dari sebanyak 2104 kegiatan yang ada di RKPD-P, terdapat 54% atau 1150 kegiatan sesuai antara RKPD-P dan PPAS-P dalam hal pagu anggarannya.
2. Dari sebanyak 2104 kegiatan yang ada di RKPD-P semuanya (100,00%) memiliki kegiatan PPAS-P sama dengan RKPD-P

Tabel Tingkat Kesesuaian Anggaran Antara RKPD-P dan PPAS-P Tahun 2017

2. Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan

Dari sebanyak 2.104 kegiatan yang ada di RKPD-P, semuanya (100,00%) sesuai antara RKPD-P dan PPAS-P dalam hal nomenklatur kegiatannya

Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan APBD-P/DPA-P dilakukan dengan memperbandingkan kesesuaian antara program/kegiatan dan pagu anggaran yang ada di Renja Perubahan SKPD/RKPD-P dengan yang ada di APBD-P/DPA-P SKPD. Sehingga evaluasinya dapat dibagi menjadi dua :

Berdasarkan Kesesuaian Pagu Anggaran

2. Dari sebanyak 2.104 kegiatan yang ada di RKPD-P/Renja Perubahan SKPD, terdapat sebanyak 999 kegiatan (48,11%) sesuai antara RKPD-P/Renja Perubahan SKPD dan APBD-P/DPA-P dan sebanyak 1.105 kegiatan (51,89%) diantaranya tidak sama antara RKPD-P/Renja Perubahan SKPD dan APBD-P/DPA-P dalam hal pagu anggarannya.
3. Dari sebanyak 48 SKPD yang terdapat di dalam RKPD-P/Renja Perubahan SKPD 2017, terdapat 46 SKPD (95,83%) yang pagu anggaran APBD-P/DPA-P nya dibawah pagu anggaran RKPD-P/Renja Perubahan SKPD, 1 SKPD (2,08%) yang pagu anggaran APBD-P/DPA-P nya sama dengan pagu anggaran RKPD-P/Renja Perubahan SKPD, dan sisanya sebanyak 1 SKPD (2,08%) memiliki pagu anggaran APBD-P/DPA-P lebih besar dari RKPD-P/Renja Perubahan SKPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa hal yang menyebabkan anggaran APBD-P pada SKPD tersebut naik adalah adanya penambahan anggaran untuk DED IPLT dan RTH Ngijon atas hasil risalah Dewan.

*) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi