BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di Kapanewon Ngaglik Tahun Anggaran 2021 untuk Tahun Perencanaan 2022

Dengan mengangkat tema “Mempercepat Kebangkitan Ekonomi dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Sleman“, Kapanewon Ngaglik melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten di Kapanewon Ngaglik bertempat di Aula Rapat Kapanewon Ngaglik, pada hari Senin (01/02). Musrenbang dihadiri oleh  Ketua DPRD Kabupaten Sleman Bapak Hari Dwiharto, Ketua Komisi C Bapak Timbul Saptowo, Ketua Komisi A Ibu Ani Marturani, Bappeda Sleman, Muspika, Perangkat Daerah terkait,  para lurah se-Kapanewon Ngaglik, LSM, Lembaga Penyandang Disabilitas, Organisasi Lembaga Masyarakat Desa dan Forum Anak.

Ibu Erny Maryatun, S.IP, MT, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan BAPPEDA selaku wakil dari Kepala BAPPEDA, menyampaikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Sleman untuk tahun 2022 masih didominasi untuk pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19, disamping pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur. Pada kesempatan ini, anggota DPRD turut menyosialisasikan kepada masyarakat tentang mekanisme usulan perencanaan pembangunan melalui Pokok-pokok Pikiran DPRD.  Sementara itu, Ibu dr. Novita Krisnaeni, M.P.H dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman juga memberikan sosialisasi tentang penanggulangan penyebaran Covid-19 dan upaya penanganan penyakit pada saat isolasi mandiri.

Dari draft Rancangan Berita Acara Musrenbang, tercetus beberapa usulan program dan kegiatan antara lain:

  1. PUPM (pembangunan fisik). Pembangunan fisik dilakukan untuk pembangunan/rehab irigasi, talud, drainase, Pembangunan ruang terbuka hijau dan rehabilitasi infrastruktur sungai, embung, mata air dan bangunan penampung air lainnya.
  2. PUPM (pembangunan non fisik). Pembangunan non fisik yang diusulkan lewat PUPM adalah beberapa Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian masyarakat supaya meningkatnya ekonominya dan juga mengajukan bantuan bagi disabilitas/anak terlantar/lansia terlantar
  3. Kegiatan Prioritas non PUPM. Kegiatan yang menjadi prioritas non PUPM antara lain, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, rehabilitasi embung, pemeliharaan jalan, peningkatan jalan kabupaten dan beberapa pelatihan kewirausahaan dan usaha.

(***ANN/Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of