BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Partisipasi BAPPEDA Kabupaten Sleman dalam Workshop DJPI Berkarya Konsumen Ceria

Di bidang perumahan, Kementerian PUPR menjadi pelaksana perlindungan konsumen bidang perumahan yang secara tugas dan fungsi berada pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Penyediaan Perumahan, keduanya dimaksud bersinergi melakukan perlindungan konsumen dari  hulu sampai dengan hilir, sehingga dalam setiap proses panjang pemilikan rumah  oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang mengakses fasilitas KPR bersubsidi dapat  terlindungi hak- haknya. Dalam rangka menjaring masukan terhadap konsep perlindungan konsumen di Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020, Bagian Hukum dan Komunikasi Perumahan mengadakan acara Workshop dengan tema “DJPI Berkarya Konsumen Ceria” yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Februari 2020. Acara tersebut mengundang narasumber Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR, Ketua Pembina Harian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, Dinas Penyelenggara Pekerjaan umum se Jawa-Bali, Dinas Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman se Jawa-Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se Jawa-Bali, dan Perbankan se Indonesia.

Paparan yang pertama oleh Nina Mora, SE selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdaganagan tentang konsep perlindungan konsumen tahun 2020 yang berisi bahwa pemerintah menyadari keberagaman produk yang ditawarkan di satu sisi, serta persaingan, motif usaha yang bertumpu pada profit di sisi lain, kadangkala menjadikan para pelaku usaha melupakan etika dan tata cara berdagang yang sehat. Tindakan-tindakan yang keluar dari jalur etika bisnis yang sehat tersebut menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, yang tentu saja dalam hal ini adalah konsumen. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan suatu sengketa yang diakibatkan adanya pihak yang merasa dirugikan (konsumen). Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus segera diselesaikan, yang hasilnya nanti diharapkan dapat memuaskan kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen). Oleh karena itu UU PK dinilai menjadi sebuah terobosan hukum dibidang perlindungan kosumen.

Namun seiring berjalannya waktu, UU PK dirasakan tidak lagi dapat menaungi seluruh permasalahan konsumen yang terjadi, pemerintah  merasakan perlu adanya langkah strategis dan berkesinambungan terkait perlindungan konsumen yang melibatkan kementerian/lembaga terkait sehingga penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat lebih terpantau dan secara nyata hadir untuk masyarakat, maka dari itu diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 50  Tahun 2017  tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Perpres Stranas PK) yang menitikberatkan perlindungan konsumen pada 9 sektor yang dianggap paling masih dimanfaatkan oleh masyarakat selaku konsumen dikarenakan adanya ketergantungan masyarakat terhadap beberapa sektor, salah satunya perumahan.

Paparan selanjutnya oleh Tulus Abadi selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional berisi tentang urgensi perlindungan konsumen bidang infrastruktur dan perumahan, bahwa banyaknya anggaran yang mengucur pada bidang infrastruktur menunjukkan bahwasanya pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah meyakini bahwasanya pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pembangunan yang dilakukan juga harus sesuai dengan tujuan dan ideologi bangsa yang sudah termaktub di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pada dasarnya pembangunan infrastruktur harus menguntungkan segala elemen dalam masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada tidak sepatutnya untuk kepentingan segelintir golongan, baik itu golongan dalam pemerintah ataupun golongan para pengembang (orang yang memiliki bisnis properti).  Mengingat, infrastruktur yang di bangun di tanah yang dimiliki negara dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Maka penting untuk seluruh masyarakat mengetahui dan juga ikut mengamati jalannya pembangunan infrastruktur.

Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Kementerian PUPR memaparkan tentang mitigasi resiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern kebutuhan akan berbagai fasilitas pendukung kegiatan hidup juga semakin meningkat. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya intensitas pembangunan berbagai faasilitas infrastruktur diberbagai sektor, mulai dari sistem energi,transportasi jalan raya, bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, yang kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal. Dengan luasnya cakupan layanan publik tersebut, maka peran infrastruktur dalam mendukung dinamika suatu negara menjadi sangatlah penting, artinya adalah suatu hal yang umum bila kita mengkaitkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara dengan pertumbuhan infrastruktur di negara tersebut.

Berbagai laporan badan dunia seperti World Bank, menekankan pentingnya peran infrastruktur dalam pembangunan negara, dan bagaimana negara-negara di dunia melakukan investasi disektor tersebut. Kebutuhan akan infrastruktur jalan di negara berkembang merupakan hal yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang sangat erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam penyediaan infrastruktur adalah masalah alokasi pembagian risiko. Proyek infrastruktur jalan merupakan proyek yang sangat riskan terjadi masalah jika tidak diidentifikasi faktor penyebab dan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan. Untuk itu, maka diperlukan identifikasi faktor risiko apa saja yang akan terjadi diambil studi literatur pada pembangunan infrastruktur jalan di negara India, Nigeria, dan Indonesia. Untuk itu perlu adanya sebuah bentuk mitigasi risiko dari pembangunan infrastruktur di Indonesia, guna memberikan perlindungan kepada pekerja pembangunan infrastruktur, konsumen infrasturktur maupun masyarakat terdampak proyek pembangunan infrastruktur.

Terakhir adalah paparan dari Rolas Budiman Sitinjak, SH., MH., IPC., CLA  selaku Wakil Ketua Pembina Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menjelaskan tentang permasalahan konsumen Indonesia di bidang infrastruktur dan perumahan.Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Sejalan dengan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas PK), terdapat sembilan sektor prioritas yang perlu diberikan perlindungan, yaitu perumahan, listrik dan gas, obat dan pangan, e-Commerce, jasa keuangan, telekomunikasi, transportasi, layanan kesehatan dan barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor. Dalam kontruksi kelembagaan, apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dapat diselesaikan di dalam dan di luar pengadilan. Di luar pengadilan dapat dilakukan di BPSK atau pada Small Claim Court (SCC). Namun dengan berakhirnya pemberlakukan Stranas PK maka perlu ada tindakan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen di segala sektor, khusus di bidang infrastruktur dan perumahan pun tidak luput dari permasalahan konsumen, untuk itu perlu ada sebuah terobosan untuk tahun 2020 demi terciptanya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan para konsumen di bidang pembiayaan infrastruktur dan perumahan. 

Dalam sesi tanya jawab, Kurniawan dari Bank BRI Syariah memberikan pendapat tentang salah satu yang perlu di samakan supaya tidak ada aduan dari nasabah terkait dengan penyusunan klausula baku.

Nina More SE, menjawab terkait dengan klausula baku maka pemerintah akan memberikan upaya supaya cara penulisannya mudah di mengerti masyarakat atau nasabah. Selain itu Tulus Abdi juga menanggapi terkait dengan penulisan klausul baku supaya diberikan penanggung jwb pelaku usaha untuk menyampaikan pasal-pasal yang krusial kepada konsumen. Selain itu, usulan tentang Otoritas Jasa Keuangan seharusnya membuat kontrak perjanjian standar yg mudah di pahami.

Hesti dari Badan Perencanaan Pembangunan Jawa Timur juga memberikan  pertanyaan tentang sejauh mana peran pemerintah tentang pengurusan pembangunan perumahan dan bagaimana pemerintah mengawasi dalam  konstruksi perumahan.

Nina More SE menjawab pemerintah bisa melakukan pengawasan apabila terdapat pengaduan dan melakukan penarikan barang-barang yang tidak sesuai standar.Dengan adanya Workshop dengan tema “DJPI Berkarya Konsumen Ceria” diharapkan masing-masing sektor memperhatikan dalam penyusunan kebijakan yang harus adil dan tidak merugikan antara konsumen dengan pelaku usaha. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of