Paparan Forum OPD untuk Penyusunan RKPD Tahun 2020 dalam Mendukung Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah

Pada Hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman kembali menyelenggarakan Paparan Tematik Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tahapan proses Penyusunan RKPD Tahun 2020. Acara yang berlangsung di ruang Pangripta Bappeda Kabupaten Sleman tersebut bertujuan untuk melakukan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Perencanaan Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2020 yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman terutama dalam mendukung Tematik Penurunan Ketimpangan Wilayah.

Ketimpangan wilayah merupakan suatu hal yang dapat terjadi dalam pembangunan di daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada beberapa daerah biasanya terdapat wilayah yang maju pembangunananya dan wilayah yang kurang maju. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ketimpangan wilayah di Kabupaten Sleman merupakan permasalahan krusial yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana kegiatan pembangunan perlu dipertimbangkan dan dikaji dengan baik sebagai upaya meminimalisir ketidakmerataan pembangunan di beberapa wilayah. Penentuan kegiatan prioritas perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan antara berbagai kebijakan, ketersediaan ruang, dan anggaran.

Dalam rangka menanggulangi ketimpangan wilayah, salah satu kegiatan yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA adalah dengan mengudang beberapa OPD di antaranya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pemaparan tentang capaian OPD dalam mendukung tematik penanggulangan Ketimpangan Wilayah yang telah dicapai serta rencana kebijakan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

DPTR dalam pemaparannya mengangkat beberapa isu yang perlu diselesaikan antara lain:

  • Masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa dan Sultan Ground
  • Kebijakan yang berkaitan dengan aturan dan penegakan hukum tentang pemanfaatan ruang masih perlu dipertegas.
  • Perlunya peningkatan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang dan pertanahan.

DPUPKP dalam pemaparannya mengangkat beberapa isu yang perlu diselesaikan antara lain:

  • Dari total panjang jalan kabupaten di Kabupatan Sleman sepanjang 699,50 km, jalan dengan kondisi baik sekitar 375,65 km, dalam kondisi sedang sekitar 241,05 km, dalam kondisi rusak ringan sekitar 59,70 km, dan dalam kondisi rusak berat sekitar 24,10 km. Sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas jalan.
  • Terdapat beberapa jalan desa dengan kapasitas/fungsi seperti jalan kabupaten yang dalam pemeliharaan/peningkatannya merupakan kewenangan dari pemerintah desa. Namun demikian anggaran Pemerintah Desa dalam melakukan pemeliharaan/peningkatan masih sangat terbatas, sehingga peran Pemerintah Kabupaten sangat diharapkan dalam penyediaan infrastruktur jalan.

DLH dalam pemaparannya mengangkat beberapa isu yang perlu diselesaikan antara lain:

  • Indikator pencemaran air di Kabupaten Sleman memiliki kualitas paling rendah di antara beberapa indikator pokok lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks 41,33 yang belum mencapai target indeks yang ditetapkan sebesar 44. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh masih banyaknya pencemaran air yang bersumber dari limbah domestik.
  • Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan persampahan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih maraknya pembuangan sampah liar di beberapa tempat, sebagian besar terdapat di kawasan permukiman berupa sampah-sampah rumah tangga.
  • Beban TPA Piyungan sudah mendekati maksimal, sehingga jam operasional TPA Piyungan saat ini dibatasi sampai jam 16.00. Dengan terbatasnya armada pengangkut sampah dari TPS/TPST di Kabupaten Sleman seringkali truk dengan muatan sampah tidak dapat disetor karena TPA sudah tutup, sehingga truk dengan muatan sampah tersebut harus parkir di kantor pemerintah daerah.
  • Dengan beban TPA Piyungan sudah mendekati maksimal Kabupaten Sleman perlu memikirkan strategi pengelolaah sampah sendiri.

Pemaparan dari 3 (tiga) OPD tersebut menjadi pertimbangan yang sangat berpengaruh dalam rangka menentukan arah kebijakan penganggaran untuk tahun 2020. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of