Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini. FREQUENTLY ASKED QUESTION

Pengumuman

PERSYARATAN IZIN PENELITIAN
Selasa Wage, 5 Juli 2011

SLEMAN SIAP JADI KABUPATEN LAYAK ANAK

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten/kota yang menjadi uji coba menuju kabupaten/kota layak anak di Indonesia.   Berdasarkan verifikasi   pemerintah pusat yang berdasarkan  pada data-data yang dilaporkan oleh Pemkab Sleman, Kabupaten Sleman masuk 13 (tiga belas) besar dari  89 kabupaten/Kota se Indonesia. Selanjutnya dari ke 13 besar Kabupaten/Kota tersebut dilakukan verifikasi langsung ke lapangan. Tim dari pusat telah melakukan verifikasi lapangan di [...]

Selengkapnya »

Selasa Pon, 14 Juni 2011

PROGRAM SANITASI DI KABUPATEN SLEMAN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Sanitasi, merupakan salah satu  masalah yang sangat serius yang harus segera ditangani dengan baik. Apabila sanitasi tidak segera tangani dengan baik, maka akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Pemasalahan dibidang kesehatan sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Terganggunya produktivitas menyebabkan timbulnya  masalah kesejahteraan.  Hal ini dikarenakan masalah sanitasi sangat berkaitan erat dengan ketersediaan air bersih. Padahal ketersediaan air [...]

Selengkapnya »

Jumat Wage, 10 Juni 2011

BAPPEDA SELENGGARAKAN CURAH GAGASAN RE DESIGN PARIWISATA DI SLEMAN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Bertempat dia Ruang pertemuan unit I Pemkab Sleman, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2011 diselenggarakan Curah Gagasan  dengan tema Re Design Perencanaan Kepariwisataan Kabupaten Sleman Pasca Erupsi  Merapi 2010. Acara ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari  Tim Pusat Studi Pariwisata UGM,  Kecamatan Pakem, Kecamatan Turi, Kecamatan Prambanan, BPPTK,  PT Taman Wisata Candi Prambanan dan Ratu Boko, Dinas [...]

Selengkapnya »

Selasa Legi, 7 Juni 2011

REALISASI MINAPOLITAN HARUS DIDUKUNG DENGAN KOMITMEN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Realisasi  Minapolitan di Kabupaten Sleman saat ini sudah semakin mendekati kenyataan. Selain sudah ditetapkan dengan SK  Menteri  Kelautan  dan Perikanan No 32 Tahun 2010, juga telah didukung dengan terbitnya Keputusan Bupati No 215/Kep.KDH/A/2010 tentang Penetapan Kecamatan Berbah Sebagai Kawasan Minapolitan dan Keputusan Bupati No 216/Kep.KDH/A/2010 tentang Penetapan Kecamatan Ngemplak Sebagai Kawasan Minapolitan. Namun demikian menurut Kepala Bidang Perdesaan Bappeda Kabupaten Sleman [...]

Selengkapnya »

Jumat Pon, 15 April 2011

BAPPEDA CILEGON KUNJUNGI BAPPEDA SLEMAN

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

Pada hari kamis, 14 April 2011 dengan dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kota Cilegon, Dana Sujaksani, rombongan Bappeda Kota Cilegon yang berjumlah 29 orang berkunjung ke Bappeda Kabupaten Sleman. Rombongan Bappeda Kota Cilegon diterima oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes didampingi oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Sleman, Dra. Endah Tri Yitnani, M.Si, Kepala Bidang Perdesaan Ir. Dwi Anta Sudibya, [...]

Selengkapnya »

Selasa Pon, 5 April 2011

BAPPEDA SLEMAN SELENGGARAKAN KOORDINASI DAN IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Dituliskan di kategori: Berita | Dibaca

SPM itu wajib dimasukkan ke dalam RPJMD,  Renja, RKPD dan profil. Hal ini dikarenakan ada hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dasar hukum Penetapan & penerapan SPM adalah UU No 32 Tahun 2004 (Pasal 11 ayat 4) yang intinya Penyelenggaraan urusan pemerintahan “yang bersifat wajib” “Berpedoman Pada Standar Pelayanan Minimal” dilaksanakan secara [...]

Selengkapnya »