Bertempat di Ruang Rapat Gambuh Bappeda Kabupaten Sleman, Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser Kalimantan Timur melaksanakan diskusi dan studi orientasi terkait Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Kamis (04/06/19) siang. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, H. Abdul Latif Thaha yang memimpin 15 personil menyampaikan bahwa […]

Bappeda Kabupaten Sleman menjadi salah satu tujuan lokasi studi tiru Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan peran TJSLP/CSR yang merupakan alternatif pembiayaan terhadap […]

Seiring dengan proses perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Sleman menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) sebagaimana diamanatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan […]

Hari Kamis, 09 Mei 2019 s.d 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Dhandang Gula Bappeda Kabupaten Sleman, Subbid Pengendalian melakukan rapat terkait Desk Pengendalian Evaluasi untuk Flash Back RKPD & RENJA Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2019. Rapat ini dihadiri oleh Kasubbid Pengendalian, Bagian Pembangunan, Inspektorat dan Pengampu OPD […]

Komisi Irigasi dibentuk  berdasarkan  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi dengan Keputusan Kepala Daerah. Bertindak sebagai Ketua Komisi Irigasi adalah Kepala BAPPEDA, sementara Sekretariat Komisi Irigasi berada di Dinas PUPKP Bidang Sumber Daya Air. Pada ketentuan tersebut diamanatkan bahwa Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 […]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merukan salah satu Pelayanan Dasar. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga […]

Pengalaman adalah guru terbaik, hal tersebut sangat dipahami oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk mendapatkan cerita tentang bagaimana pengalaman pengelolaan perencanaan pembangunan dalam pemerintahan, maka pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta yang […]

Salah satu yang membedakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari dari provinsi lainnya adalah “keistimewaan” sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY) yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR RI  30 Agustus 2012 dan disahkan Presiden tanggal 3 September 2012. Dalam pelaksanaannya, […]

Saat ini, Indonesia menghadapi tiga beban penyakit dalam pembangunan kesehatan yaitu masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, penyakit menular baru dan penyakit menular yang sudah lama hilang muncul kembali, serta Penyakit Tidak Menular (PTM) yang semakin meningkat. PTM merupakan penyakit yang seringkali tidak terdeteksi karena tidak bergejala dan tidak […]