BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Musrenbang RKPD 2023: “Optimalisasi Program Prioritas, Sleman Harus Lebih Sejahtera”

Danang Maharsa, Wakil Bupati Kabupaten Sleman, secara resmi membuka forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman di Malika Ballroom, Sleman City Hall pada Selasa (29/03). Kegiatan Musrenbang yang diselenggarakan dengan mematuhi protokol tetap kesehatan guna memutus mata  rantai penyebaran Covid-19, merupakan salah satu tahapan penting di dalam penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Sleman tahun 2023. Danang Maharsa mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musrenbang yang bertema meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat Sleman diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang bersifat urgen dan bukan kegiatan seremonial semata, serta diperoleh klarifikasi dan kesepakatan perencanaan pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan. “Dokumen RKPD harapannya dapat bersifat fleksibel guna mengakomodasi perubahan cepat yang terjadi di dalam masyarakat,”tambah Danang dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan sesi seminar dan diskusi yang dimoderatori oleh Eka Anisa Sari, menghadirkan Beny Suharsono, Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dwi Anta Sudibya, Kepala Bappeda Kabupaten Sleman dan Akhmad Syari’udin sebagai narasumber. Dwi Anta dalam paparannya mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 8 Prioritas Pembanguan yang meliputi: 1) mengurangi kemiskinan; 2) memperkuat ketahanan ekonomi; 3) meningkatkan kualitas kesehatan; 4) meningkatkan kualitas pendidikan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah; 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik; 7) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan 8) meningkatkan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat. “Guna menekan ketimpangan wilayah, peningkatan konektivitas tidak hanya dari sisi fisik melalui pembangunan jaringan jalan tetapi juga secara digital melalui penyelenggaraan wifi padukuhan,” ungkap Dwi Anta.

Berkesempatan sebagai pemapar kedua, Beny Suharsono menyampaikan arah kebijakan pembangunan DIY tahun 2023 yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan. Di dalam penyusunan RKPD, Kabupaten Sleman perlu mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 serta Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. Sementara itu, persoalan ketimpangan serta kemiskinan masih menjadi isu pembangunan di DIY, disamping pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat. “Pada tahun 2023 DIY akan fokus ke arah Selatan, guna menekan ketimpangan wilayah serta menurunkan angka kemiskinan, dengan tidak meninggalkan wilayah Utara,” ujar Beny Suharsono. “Terkait dengan isu kemsiskinan, Kabupaten Sleman memiliki lokus kapanewon prioritas penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Prambanan, Seyegan, dan Tempel,” tambahnya.

Sementara itu, pada paparan terakhir yang disampaikan oleh Akhmad Syari’udin, dosen Fakultas Ekonomi UPN Yogyakarta, menyampaikan tinjauaan perencanaan pembangunan daerah dari sudut akademis. Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan tema perencanaan Kabupaten Sleman tahun 2023, terdapat tiga aspek indikator kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Kabupaten Sleman diharapkan dapat mengintegrasikan lintas program dan kegiatan dalam dukungan atas setiap sasaran serta penggunaan anggaran daerah yang efektif dalam memaksimalkan kinerja daerah. “Terdapat 2 strategi utama yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penurunan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan,” ungkap Akhmad Syari’udin. “Sleman juga perlu menyusun instrumentasi miskin dan maping cluster sebab-problem kategori miskin/rentan miskin,” tambahnya. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Mengakhiri sesi seminar dan diskusi, para pemapar memiliki kesamaan pandangan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman agar tema meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman dapat terwujud yang mengerucut pada kata kunci utama yaitu optimaliasi program prioritas dan Sleman harus lebih sejahtera. (***BOB/Bidang Rendalevbang)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x