Musrenbang RKPD 2020 sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman tahun 2020 memiliki tema memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya, dengan berfokus pada penanggulagan kemiskinan, peningkatan daya saing ekonomi lokal, serta pengurangan ketimpangan wilayah. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Sleman, Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes, dalam paparannya setelah secara resmi membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2020 di Prima SR Hotel and Convention, Sleman, pada Rabu (27/03/2019) lalu. Masih pada kesempatan yang sama, Sri Muslimatun menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sehingga beberapa capaian positif dapat diraih seperti menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, sampai pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang disertai oleh meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah yang ditandai dengan tercapainya nilai LAKIP A di tahun 2018. Melalui kegiatan Musrenbang ini, harapannya, perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemkab Sleman dapat semakin berkualitas demi tercapainya tujuan pembangunan.

Pada sesi Pleno I tersebut, hadir pula Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Padmintarsih, SH, M.Si, yang memaparkan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan DIY dengan tema percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas. Di dalam paparannya, Endang menekankan bahwa capaian penurunan angka kemiskinan sebesar 7,65% masih berada di atas target angka kemiskinan RPJMD DIY sebesar 7,05%. Upaya penurunan tersebut disadarai cukup sulit sehingga perlu disertai dengan beberapa inovasi, penajaman intervensi, dan membangun sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Kabupaten beserta para pihak terkait.

Mewakili Paguyuban Dukuh Kabupaten Sleman, Sukardjo, dalam kesempatannya pada sesi diskusi menyampaikan beberapa hal antara lain menyoroti perbedaan angka kemiskinan yang dimiliki oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman dan BPS, kemungkinan penggunaan Dana Kesitimewaan untuk penanggulangan kemiskinan, serta regulasi pengusulan Dana Keistimewaan (Danais) di tingkat desa. Sukardjo menambahkan, masih banyak aparatur pemerintah di tingkat desa masih belum mengerti proses penganggaran melalui Danais, bahkan warga tanpa mengetahui rencana awal, tiba-tiba diselenggarakan kegiatan pentas kesenian di wilayahnya. Acara Musrenbang RKPD 2020 ini, selanjutnya diakhiri dengan sesi diskusi terfokus menurut tiga tematik pembangunan.  (***Sekretariat/PFP)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of