Musrenbang Kecamatan Moyudan

Pada tanggal 31 Januari 2019 telah dilaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan di Kecamatan Moyudan. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan SKPD baik di Pemerintah Kabupaten Sleman maupun DIY, Pemerintah Desa, Polsek, Koramil, Himpaudi, PKK, Forum Anak, asosiasi difable, karang taruna, dan berbagai perwakilan masyarakat lainnya. Acara dibuka oleh Camat Moyudan, Drs. Sarjono, M. Si dan dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Sleman, Nunuk Hartati, SP, M.Ec.Dev. dan Rukmono Marham, S.Pi, M.T selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Moyudan.

Di Kecamatan Moyudan terdapat beberapa permasalah strategis, diantaranya masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai 1.318 KK atau hampir mencapai 11% dari total jumlah KK. Permasalahan mengenai belum optimalnya infrastruktur yang ada menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan lainnya meliputi rendahnya produktivitas pertanian serta adanya serangan hama tikus yang sulit dikendalikan, belum memadainya kualitas dan kapasitas pendidik maupun layanan pendidikan usia dini, masih banyaknya kasus balita stunting, kurang berdayanya lembaga sosial masyarakat yang spesifik menangani masalah ketimpangan dan kemiskinan termasuk penanganan orang dengan gangguan jiwa, masih banyaknya pembuangan sampah liar, dan perlunya dukungan terhadap pelaku usaha/UMKM dalam meningkatkan daya saing dan mengantisipasi persaingan global sebagai dampak dari pembangunan Bandara NYIA di Kulonprogo.

Usulan rencana program dan kegiatan Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) di Kecamatan Moyudan didasarkan pada prioritas dan tematik pembangunan. Adapun tema pembangunan pertama yaitu pengentasan kemiskinan yang mencakup pembangunan bidang pendidikan dengan total usulan anggaran Rp. 214.500.000, bidang kesehatan dengan total usulan anggaran Rp. 88.000.000 dan penanggulangan kemiskinan Rp. 173.840.000. Tema kedua adalah peningkatan daya saing ekonomi lokal melalui pengembangan potensi lokal dengan total usulan anggaran Rp. 508.330.000, dan tema pembangunan ketiga yaitu pengurangan ketimpangan yang meliputi pembangunan infrastruktur dengan jumlah usulan anggaran sebesar Rp. 1.284.671.000 dan pembangunan bidang lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000. Selain tema pembangunan tersebut di atas, terdapat dua kondisi perlu yang merupakan salah satu prasyarat lancarnya pembangunan yaitu tata kelola pemerintahan dan budaya dengan total anggaran Rp. 44.000.000. Secara keseluruhan, total usulan anggaran untuk PUPM sebesar Rp. 2.463.340.000 dengan jumlah anggaran untuk pembangunan yang bersifat fisik sejumlah Rp. 1.434.670.000 atau sekitar 58,24% dari total usulan anggaran PUPM. Untuk pembangunan yang bersifat non fisik, jumlah usulan anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 1.028.670.000 atau sebesar 41,76%. Selain usulan PUPM, terdapat usulan non PUPM untuk mendorong pembangunan di Kecamatan Moyudan sebesar 76, 4 miliar, usulan pagu indikatif SKPD Pemda DIY sebesar 2,2 miliar, usulan Dana Keistimewaan sebesar 3,38 miliar, dan usulan melalui Pokok Pikiran DPRD sebesar Rp. 78,82 miliar. (***Bidang Ekonomi)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *