Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman berkesempatan menghadiri dan mengisi Musrenbang Kapanewon Turi yang bertempat di Joglo Desa Wisata Kembangarum, Donokerto, Turi, pada Kamis, 30 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu Pra Musrenbang Kapanewon Turi Tahun 2025. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sleman Ani Martanti, Anggota DPRD Sleman Wahyudi Kurniawan, Plt. Panewu Kapanewon Turi, Perwakilan Danramil, Perwakilan Polsek Turi, dan OPD lain yang terkait. Selain itu, juga terdapat perwakilan masing-masing kalurahan dan tokoh masyarakat, seperti Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan perwakilan perangkat kalurahan.
Kepala Bidang Fispra Bappeda Sleman, Dona Saputra Ginting, mengawali presentasi dengan menerangkan data dan capaian Kabupaten Sleman dan Kapanewon Turi. Beberapa indikator kinerja yang disorot diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini. Tema pembangunan tahun 2026 adalah “Menguatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkelanjutan”. Ada beberapa isu pembangunan di Kapanewon Turi, antara lain pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan, Kawasan Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi, Jogja Outer Ring Road (JORR), dan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Presentasi ini disusul dengan presentasi dari perwakilan Jawatan Kemakmuran Kapanewon Turi terkait program pembangunan yang dipilih oleh Kapanewon Turi dengan jumlah 60 program. Program-program ini mencakup program fisik dan non-fisik.
Dalam sesi sambutan, Wahyudi Kurniawan, menekankan tentang peran DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda), penganggaran, dan pengawasan, sekaligus menggarisbawahi pentingnya aspek pembangunan manusia. Sementara itu, Ani Martanti, menyoroti perlunya representasi berbagai unsur masyarakat. Ani juga mengingatkan bahwa pada saat musrenbang dilaksanakan, anggota dewan juga sedang melakukan proses input Pokir (Pokok Pikiran) yang belum final. Artinya, masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal kepada anggota dewan untuk disesuaikan dengan Pokir.
Pada sesi diskusi, Ariyanto perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) menyampaikan tentang 6 peningkatan Daerah Irigasi (DI) dan rehabilitasi 5 sumberdaya air di Kapanewon Turi. Ia mengingatkan untuk memberikan titik koordinat yang presisi supaya tidak terjadi kesalahan perencanaan. Pernah ada kejadian perencanaan pembangunan Kapanewon Mlati yang pada akhirnya pembangunan dieksekusi di daerah administrasi Kapanewon Sleman karena tidak adanya koordinat presisi yang dilampirkan.
Winarta, perwakilan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Girimakmur Turi, mengharapkan peningkatan kapasitas dimaksimalkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga masyarakat bisa mencapai kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Ia juga melaporkan progress pembangunan Wisata Edukasi Kembang Langit di mana wisata ini merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Kalurahan Girikerto yaitu Semandalil (Sejahtera, Mandiri, Religius, Berbudaya, dalam Lingkungan yang Lestari). Samirin, perwakilan dari Pangripto Kalurahan Girikerto, juga menjelaskan terkait capaian-capaian pembangunan yang telah diperoleh. Pada bulan Desember tahun 2024, sebuah pabrik air minum berhasil dibuat dan kini sedang dalam proses pengecekan produk. Diharapkan pembangunan pabrik ini memberikan multiplier effect bagi masyarakat. Perihal Masterplan Pembangunan Kalurahan Girikerto, ada beberapa pembangunan yang dipilih menjadi Grand Design, contohnya pembangunan agrowisata buah di lereng merapi yang sudah mulai ditanami berbagai varietas durian dan alpukat sejak tahun 2022. Perkembangannya saat ini adalah pohon-pohon alpukat sudah mulai berbuah. Ada pula rencana pengembangan wisata kolam tradisional di sekitar Umbul Sendang Panguripan. Diharapkan pembangunan-pembangunan ini dapat meningkatkan investasi kalurahan.
Poin terakhir dalam diskusi adalah adanya keresahan masyarakat peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti kegiatan tetapi tidak mendapatkan alat produksi untuk bekerja. Kepala Bidang Fispra Bappeda Sleman, Dona Saputra Ginting, mengingatkan bahwa masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), apapun jenisnya, berpeluang mendapatkan alat produksi dalam bentuk bantuan sosial. Apabila masyarakat mampu menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikat yang kemudian dapat dijadikan bahan proposal permintaan alat kepada Dinas Sosial. Ini merupakan peluang besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diharapkan peluang ini dimanfaatkan sebaik-baiknya.
~ VAL/Bidang Fisik dan Prasarana ~
