BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun 2017

Pelaksanaan pembangunan tahunan oleh daerah merupakan suatu implementasi penjabaran dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian terhadap pelaksanaan BKK perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara target yang telah menjadi tujuannya dengan realisasi capaian target baik fisik maupun keuangannya sehingga penggunaan BKK dapat tercapai melalui program dan kegiatan yang telah berikan oleh Provinsi DIY. Maksud dan tujuan monitoring pelaksanaan BKK adalah memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten yang merupakan dana dari APBD Provinsi DIY yang meliputi capaian target dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sehingga target pada akhir tahun dapat tercapai.

Dari  hasil monitoring pelaksanaan kegiatan BKK yang bersumber dari APBD Pemda DIY di Tahun 2016 ternyata masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu : sisa lelang, dan bantuan hibah yang tidak dapat direalisasikan karena terkendala aturan yang mengatur untuk tidak memberikan bantuan hibah secara terus menerus dan sasaran yang akan dibantu mempunyai badan hukum. Oleh karena peraturan tersebut maka Kabupaten Sleman dalam hal ini mengambil tindakan untuk tidak memberikan bantuan hibah sehingga anggaran BKK menjadi sisa yang harus dilaksanakan di Tahun 2017.

Capaian realisasi keuangan dari sejumlah sisa di Tahun 2016 sebesar Rp. 1.018.981.275,- adalah sebesar Rp. 972.677.012,- atau 95,46%, dan capaian realisasi fisik sebesar 89,76%,-. Sisa di Tahun 2016 dikelola oleh Dinas Perindustrian dan  Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengelola sisa anggaran 2016 sebesar Rp. 665.500.125,- yaitu penurunan jumlah peserta kursus dikarenakan ada keengganan apabila tidak diberi bantuan bantuan barang setelah megikuti kursus dan ada efisiensi luasan counterpartisi pameran, capaian realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 623.076.862,- atau sebesar 91,08%. Dinas Pariwisata mengelola sisa anggaran sebesar Rp. 61.521.000,- dengan capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realiasi anggaran sebesar Rp. 57.640.000,- atau 93,69%, ada efisiensi anggaran makan minum rapat pada kegiatan pengembangan daya tarik desa wisata. Untuk Dinas Pendidikan terdapat sisa pemberian GTT/PTT Tahun 2016 dan Tahun 2015 yang diakumulasi sejumlah Rp. 260.300.000,- dan dikelola Tahun 2017 dengan capaian fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan Rp. 260.000.000,- atau sebesar 100%. Sisa anggaran tersebut disalurkan pada 304 orang dengan rincian GTT 145 orang @Rp. 325.000/bulan, untuk 3 bulan dan PTT 159 orang @250.000/orang untuk 2 bulan. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mengelola sisa anggaran 2016 dengan pelaskanan pada kegiatan implementasi perlindungan tanah berkelanjutan sebesar Rp31.660.150,- dan capaian fisiknya 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp31.660.150,- atau 100%.

Capaian realisasi keuangan BKK anggaran Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 16.543.217.354 atau 93,70% dari total jumlah anggaran sebesar Rp. 17.655.805.907,- sedangkan realisasi fisiknya sebesar 99,95%. Untuk anggaran 2017 ini SKPD pengelola penerima bantuan BKK adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Derah (BPBD). Pembangunan Rumah tidak layak huni dilakukan oleh DPUPKP di 5 lokasi yaitu Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Tempel, Kecamatan Moyudan, dan Kecamatan Kalasan. Anggaran BKK sebesar Rp. 5.675.000.000,- untuk 547 unit. Pelaksanaannya dengan memberikan bantuan material sesuai data hasil verifikasi usulan warga yang sesuai dengan kriteria pemberian bantuan ini dengan nominal bantuan masing-masing adalah @Rp15.000.000,-. Capaian fisik dari kegiatan ini sebesar 99,82% dengan realisasi keuangannya Rp.5.246.680.154,- atau sebesar 92,45%. Kegiatan lainnya adalah Pembangunan Infrastuktur Desa dengan anggaran Rp 11.838.305.907,- yang dipergunakan untuk pmembangunan saluran drainase jalan di beberapa ruas jalan, pembangunan drainase/gorong-gorong, dan pembangunan sumur bor dengan 7 paket pengerjaan perencanaan, fisik dan pengawasan. Capaian realisasi fisik sebesar 100% di 33 titik lokasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.172.294.630,- atau 85,93%. Anggaran sebesar Rp122.500.000,-  oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang digunakan untuk kegiatan penyelesaian Tanah Kas Desa (TKD) di Gading dan Banjarsari melalui pengadaan dan pensertifikatan tanah dalam rangka bantuan penyelesaian permasalahan tanah kas desa yang digunakan untuk hunian tetap warga yang terkena bencana Gunung Merapi di tahun 2010. Realisasi fisik sebesar 100% namun  realisasi keuangannya adalah 36,42% atau sebesar Rp44.619.200,-. Hal ini disebabkan anggaran ini tidak sesuai kondisi di lapangan mengingat harga pengurusan pensertifikatan tanah yang sangat jauh berbeda dengan saat usulan anggaran sehingga pembebasan tanah belum dapat dilaksanakan. Dan pelaksanaan kegiatan ini baru sampai pada tahap pendaftaran BPN. Dengan nominal anggaran Rp122.500.000,- hanya dapat untuk penyusunan ijin Bupati dan yang sampai dengan Gubernur hanya di 2 lokasi. BPBD melaksanakan kegiatan pembelian peralatan kesiapsiagaan bencana sebasar Rp20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp19.930.000,- atau 99,65%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini digunakan untuk pembelian peralatan kssehatan : tenda lipat, scoop strectcher, ocercical coller, help merk camp.

Kendala yang dihadapi dari pelaksanaan kegiatan di dinas PUPKP diantaranya pernah terjadi kenaikan harga bahan material sehingga harus melakukan ceking lapangan ulang sehingga memhabiskan waktu yang tidak sedikit,  bantuan berupa barang dikenakan pajak dengan membedakan volume dan jenisnya sehingga potongan pajak yang bervasiasi tersebut  disesuaikan dengan kebutuhan barang yang dibelanjakan tersebut, penerima berkurang 1 orang sehingga capaian dari target 547 unit menjadi 546 unit  dikarenakan tidak sanggup melakukan swadaya dan adanya aturan yang melarang pembangunannya di jalan desa sehingga dilakukan dengan mix anggaran yang menyulitkan laporan.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dana BKK tahun 2017 di Kabupaten Sleman sampai dengan triwulan IV tahun 2017 maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran Pemerintah Daerah DIY Tahun 2017 berjalan sesuai target yang ditetapkan, dana BKK sangat membantu masyarakat dalam hal pemberian bantuan pada warga yang masih mempunyai rumah tidak layak huni. * * *  ( Bidang LitbangDal)

Lampiran Foto BKK dapat dilihat disini

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of