BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Menuju Sleman Bebas Kumuh – Sebuah Strategi Berbasis Pendataan Faktual untuk Penanganan Kawasan Kumuh

Sebagai salah satu upaya pemerintah melalui kebijakan menuju kawasan bebas kumuh, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Program KOTAKU, pada tahun 2020 melaksanakan pendataan kawasan terduga kumuh untuk mendapatkan baseline sebagai penentu arah kebijakan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Sleman. Pada hari Selasa (14/07), bertempat di Kantor BAPPEDA Kabupaten Sleman, diadakan pemaparan pendahuluan pendataan kawasan terduga kumuh sebagai dasar penyusunan dokumen pemetaan dan pendataan permukiman kumuh Kabupaten Sleman. Pemaparan disajikan oleh oleh Tim KOTAKU dan dihadiri oleh Tim OSP 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Perumahan DPUPKP Kabupaten Sleman, dan Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Sleman.

Acuan yang digunakan sebagai indikator penentuan kawasan kumuh adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman yang terbagi menjadi 16 parameter.

Pendataan dilakukan secara inklusif dengan menggabungkan baseline data 2015 dan FGD terbaru dengan tokoh masyarakat. Data ini juga kemudian dapat dijadikan baseline pemerintah pusat dalam mengintervensi dan menyalurkan bantuan terutama pada area dengan luas kawasan kumuh lebih dari 15 Ha. Dalam proses pendataan, didapatkan temuan sisa luasan kumuh terutama luasan lebih dari 15 Ha yang merupakan kewenangan pusat. Temuan lainnya adalah masih terdapatnya lokasi kumuh di penggal sungai utama dan kawasan padat terduga kumuh yang belum masuk dalam SK kumuh sebelumnya

Umumnya, permukiman kumuh di Kabupaten Sleman berada di pinggiran kota, bantaran rel dan bantaran sungai dengan tipologi dataran rendah dan tepi air. Permasalahan yang banyak terjadi di daerah kumuh Kabupaten Sleman adalah permasalahan sampah, jalan, dan drainase lingkungan, air minum, dan limbah rumah tangga.

Pada sesi diskusi, masukan dan saran yang disampaikan oleh peserta rapat antara lain adalah untuk memperdalam data faktual serta melakukan screening terhadap kawasan yang dulunya termasuk kumuh namun telah diintervensi oleh pemerintah sehingga tidak termasuk kategori kumuh lagi. Pendataan perlu dicermati karena kedepannya akan menjadi draft SK yang berlaku hingga tahun 2024.

Agenda selanjutnya yaitu paparan final yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020. Paparan final direncanakan sudah menampilkan hasil olahan data spasial dari tabel lokasi. Selanjutnya, Berita Acara diharapkan dapat diajukan ke BPPW pada tanggal 24 Juli 2020. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of