BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Menata Pengelolaan Pasir Merapi Di Bumi Sleman

Pembangunan Nasional yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah di berbagai bidang/sektor, membutuhkan pemanfaatan dan penggunaan segala sumber daya yang ada termasuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki seperti bahan tambang galian mineral untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam, terutama pasir batu yang bersumber dari Gunungapi Merapi, maka diperlukan bentuk pengendalian dalam rangka keberlanjutan pembangunan agar dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan dapat dikelola dan mensejahterakan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengusulkan updating deliniasi Wilayah Usaha Pertambangan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mengadakan koordinasi tentang Delineasi Usulan Wilayah Pertambangan di Kabupaten Sleman pada hari Jumat (10/7) bertempat di Ruang Rapat Niti Bumi DPTR Sleman. Acara koordinasi tersebut dihadiri oleh Kunto Riyadi selaku Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sleman, Rin Andrijani selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan DPTR Kabupaten Sleman, Agung Yuntoro selaku Kepala Sub Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Bappeda Kabupaten Sleman, Ratna Wahyu M selaku Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci DPTR Kabupaten Sleman, serta tenaga pemetaan dari BAPPEDA dan DPTR.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pencermatan data delineasi usulan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Kabupaten Sleman yang bersumber dari data sebaran WUP Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Wilayah Usaha Pertambangan adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Berdasarkan data delineasi WUP tersebut, terdapat beberapa area yang berada di kawasan permukiman, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta cagar alam geologi. Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa WUP yang berada di area permukiman dan LP2B akan diusulkan untuk dihilangkan dengan konsentrasi WUP hanya di wilayah sungai dengan catatan tetap menjaga kawasan sempadan sungai agar tidak menyebabkan kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan. Adapun area di sekitar Tugu Bakalan di Kecamatan Cangkringan agar diperhatikan untuk tidak dimasukkan dalam deliniasi WUP, sehingga tidak mengganggu tugu sebagai objek penting kawasan. Sejalan dengan hal tersebut, kesepakatan lainnya adalah pada area sekitar cagar budaya agar tidak dimasukkan ke dalam lokasi WUP untuk menjaga situs yang ada di dalamnya. (***Bidang Fisik Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of