BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Membangun Dari Pinggiran – Pemda DIY Libatkan BAPPEDA Sleman di Sosialisasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Secara maraton sejak hari Rabu (6/4) sampai dengan hari Rabu (13/4), Biro Tata Pemerintahan DIY menggandeng Komisi A DPRD DIY, BAPPEDA DIY, dan BAPPEDA Sleman sebagai narasumber dalam  Sosialisasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara sosialisasi dilaksanakan di beberapa Kapanewon di wilayah Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kapanewon yang dimaksud adalah Kapanewon Tempel, Kapanewon Turi, Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Prambanan.

Pada acara sosialisasi tersebut para narasumber berbagi peran dalam menyampaikan informasi. DPRD DIY memberi arahan terkait kebijakan politis di wilayah perbatasan, sementara BAPPEDA DIY memberikan paparan perihal Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan DIY. BAPPEDA Kabupaten Sleman memberikan materi dan informasi terkait Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan di Wilayah Perbatasan.

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur kebijakan pembangunan perbatasan yang berasaskan keberlanjutan;  konsistensi; kepastian hukum; keterpaduan; keterbukaan; akuntabilitas; keadilan; kemanfaatan; dan partisipasi. Adapun tujuan dari Perda ini adalah untuk:

  • meningkatkan Pelayanan Dasar di Wilayah Perbatasan;
  • meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Perbatasan melalui koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan penyelarasan pembangunan;
  • meningkatkan keadilan penyelenggaraan pembangunan bagi masyarakat di Wilayah Perbatasan;
  • meningkatkan tertib administrasi perbatasan,
  • mengembangkan sistem informasi manajemen perbatasan, serta pembuatan dan pemeliharaan penanda perbatasan; dan
  • meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama daerah dalam pengelolaan dan pembangunan di Wilayah Perbatasan.

Sementara itu, pengaturan Pembangunan Wilayah Perbatasan di dalam perda ini dilakukan melalui:

  • penyelenggaraan Pelayanan Dasar;
  • percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  • perencanaan pembangunan dengan pendekatan wilayah perbatasan

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar yang dimaksud dilakukan untuk mempercepat Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Umum.

Acara sosialisasi tersebut ditanggapi secara antusias oleh peserta yang terdiri dari berbagai lapisan mesyarakat, termasuk para Lurah, perwakilan BPKal, perwakilan LPM, dan berbagai tokoh masyarakat di wilayah perbatasan. Beberapa hal yang dikeluhkan masyarakat adalah bahwa infrastruktur di wilayah perbatasan cenderung kurang cepat dalam hal penanganan kerusakan dan pemeliharaan, hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan koordinasi intensif dengan wilayah tetangga, yaitu Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang. Permasalahan lain yang muncul di wilayah perbatasan sekitar lereng Merapi adalah kegiatan pertambangan pada wilayah perbatasan, dengan masalah utama pada maraknya truk-truk pasir dari Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang yang menggunakan jalan Kabupaten Sleman sehingga mengakibatkan kerusakan pada ruas jalan. Masukan dari para peserta sosialisasi tersebut menjadi bahan bagi Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x