BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Libatkan Masyarakat Dalam Membentuk Aturan – BAPPEDA Sleman Berpartisipasi Dalam Public Hearing Raperda Penataan Gudang

Peraturan Daerah sebagai produk hukum yang disusun bersama antara Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan masyarakat sudah sepatutnya mendapakan masukan dan urun rembuk gagasan dari setiap lapisan masyarakat. Proses ini ditempuh melalui mekanisme public hearing di tingkat masyarakat. Salah satu produk hukum di Kabupaten Sleman yang menuju proses tahapan penetapan Perda adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Gudang.

Pada bulan April 2022 DPRD Kabupaten Sleman memulai rangkaian Public Hearing terhadap Raperda Gudang. Public Hearing pertama dilaksanakan pada hari Minggu (10/4) di Kapanewon Seyegan dengan melibatkan narasumber dari anggota DPRD Kabupaten Sleman yang diwakili Sukamto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Raminta, selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional dan BAPPEDA Kabupaten Sleman yang diwakili oleh Dona Saputra Ginting, selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pada kesempatan ini Sukamto menyampaikan bahwa untuk saat ini pemerintah semakin aktif dalam melibatkan masyarakat pada proses penyusunan aturan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat sendiri, sehingga sangat diharapkan masukan dari para peserta agar nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menyempurnakan Raperda ini. Raminta sebagai narasumber kedua menyampaikan bahwa Raperda tentang Gudang ini ini akan menggantikan Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Gudang. Ruang lingkup yang diatur meliputi klasifikasi Gudang; pendaftaran; pencatatan dan pelaporan; pembinaan; dan pengawasan terhadap jenis kegiatan Gudang. Disampaikan pula bahwa Setiap Pemilik Gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan. Pada sesi selanjutnya Dona sebagai narasumber ketiga menekankan bahwa proses public hearing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, yaitu Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan, dan Memiliki Jiwa Gotong Royong. Adapun kata kunci yang dimaksud adalah “cerdas” dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui dan berperan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Daerah. Dona juga menyampaikan bahwa dalam mendirikan bangunan Gudang harus berdasarkan rencana tata ruang yang ada sebagaimana pengaturannya secara rinci diatur dalam aturan zonasi atau biasa disebut dengan “ITBX” (Izin Terbatas Bersyarat X/dilarang) sebagai lampiran dari Rencana Detail Tata Ruang.

Pada sesi diskusi terdapat beberapa pertanyaan dari masyarakat, antara lain, Karyono menanyakan dua pertanyaan, yaitu, berapa rentang waktu pelaporan dari pengelola Gudang kepada Bupati, dan apakah agar bisa dispesifikasikan sebagai Gudang harus memiliki luas lahan minimal 1.000 m2. Pertanyaan lain datang dari Tri yang menanyakan apakah TDG sama dengan PBG, kemudian apakah kegiatan Gudang bisa didirikan pada lahan hijau.

Menanggapi pertanyaan tersebut Raminta menyampaikan bahwa pelaporan terhadap pengelolaan Gudang dilaporkan kepada bupati setiap 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 15 tiap bulannya. Sementara untuk luasan Gudang tergantung klasifikasinya. Dona menambahkan jawaban bahwa untuk klasifikasi Gudang terdiri dari Gudang Terbuka dan Gudang Tertutup, dimana luas minimal 1.000 m2 berlaku untuk Gudang terbuka sementara untuk Gudang Tertutup klasifikasinya terdiri dari :

  1. Gudang Tertutup golongan A; (luas 100 m2 – 1.000 m2 dan/atau kapasitas penyimpanan 360 m3 – 3.600 m3).
  2. Gudang Tertutup golongan B; (luas 1000 m2 – 2.500 m2 dan/atau kapasitas penyimpanan 3.600 m3 – 9.000 m3)
  3. Gudang Tertutup golongan C; (luas di atas 2.500 m2 dan/atau kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3)
  4. Gudang Tertutup golongan D (berbentuk silo atau tangki; dan/atau kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 atau 400 ton).

Selanjutnya dijelaskan oleh Dona bahwa TDG dan PBG adalah dua hal yang berbeda, PBG merupakan persetujuan untuk bangunan Gedung yang dulu disebut sebagai IMB, sementara TDG adalah izin untuk melaksanakan usahanya. Terhadap pertanyaan apakah kegiatan Gudang bisa didirikan pada lahan hijau, Dona menjelaskan bahwa pengaturan tersebut dapat ditelaah pada Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x