Pertengahan Bulan Maret 2018, Bappeda Sleman menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kunjungan tersebut dilakukan dalam tanggal yang berbeda, namun demikian tujuan dari kunker hampir sama yaitu studi komparasi terkait sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Kamis, tanggal 15 Maret 2018, Rombongan DPRD Kabupaten Sidoarjo berjumlah 24 orang yang terdiri dari Pimpinan, Anggota Badan Anggaran, Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat di terima oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan pengendalian dan didampingi oleh Kepala Subbidang Perencanaan Daerah serta Kasubbid Pengendalian. Sedangkan Rombongan DPRD Kabupaten Trenggalek yang berjumlah 15 orang di terima oleh Sekretaris Bappeda didampingi oleh Kasubbid Perencanaan Daerah dan Kasubbid Pengendalian, hari Rabu, 23 Maret 2018.

Dalam tahapan perencanaan pembangunan pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya perwujudan visi Kabupaten Sleman adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPJMD menjadi Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya.

Di dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD yaitu berupa dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan Pemerintah di tingkat Kabupaten. Dengan demikian maka dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait  dengan faktor penyelesaiannya, karena pokok-pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draft awal dokumen RKPD. Selanjutnya proses penyusunan Pokok-pokok pikiran DPDR memperhatikan pula beberapa Peraturan Perundang-undangan.

Proses Pokok-pokok pikiran DPDR di Kabupaten Sleman sudah mulai sejak awam Bulan Desember, dimana Bappeda sudah melakukan konsultasi atau mengirim surat ke DPRD terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD dan diharapkan pada bulan Januari usulan atau masukan dari Pokir DPRD sudah masuk ke Bappeda, sehingga dapat di proses untuk dijadikan dokumen. Pokok-pokok pikiran DPRD harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen keturunannya seperti RKPD, KUA dan PPAS, RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyelarasannya saja.

Implikasi keterlambatan penyampaian Pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati akan mengganggu mekanisme, tidak efektif dan dapat menyita waktu penyelesaian APBD. Pokok-pokok pikiran DPRD memiliki peran yang sangat penting dan strategis baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya kepada Bupati. Untuk Tahun 2018 ini Pokok-pokok pikiran DPRD diupayakan sesuai dengan tema Pembangunan Kabupaten Sleman yaitu Ketimpangan Wilayah, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Daya Saing. (Bidang LitbangDal)