BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

KPBU sebagai Alternatif Solusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Focussed Group Discussion (FGD) implementasi  Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang diselenggarakan di Kabupaten Sleman pada hari Jumat (28/8), menghadirkan pembicara Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Wahyu Utomo, Ms (secara daring), Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Bastary Pandji Indra, MSP, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, SE, M.Si, serta Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, Drs. Kunto Riyadi, MPPM serta dihadiri oleh jajaran Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas,  serta jajaran Kepala Bappeda Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana panduan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, penyelenggaraan FGD selain dilaksanakan secara temu muka terbatas, juga dilaksanakan secara teleconference yang dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat dan tamu undangan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Di tengah pandemi Covid-19 yang dialami oleh dunia saat ini, pembangunan infrastuktur harus tetap berjalan sesuai dengan arahan presiden. Perpres Nomor 38 tahun 2015 tentang penyediaan infrastuktur KPBU menjadi landasan awal strategi untuk mengisi funding gap keterbatasan anggaran dalam penyediaan infrastuktur. Harapannya, pihak swasta dapat turut memberi sumbangsih dalam pembangunan di daerah. Total investasi infrastuktur tahun 2020-2024 tercatat sebesar 6.445 T yang kemungkinan dengan kondisi seperti saat ini akan mengalami tekanan. Peluang pemanfaatan KPBU diharapkan dapat dioptimalkan, adapun sumber anggaran dari pemerintah menjadi pilihan terakhir dalam penganggaran infrastuktur. Meskipun demikian, terdapat kendala yang ada saat ini seperti masih sulitnya pemerintah daerah dalam memahami aturan pemerintah pusat dengan baik sehingga berkesan lamban dalam bergerak dan melakukan improvisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, ide dan gagasan serta masukan dari daerah dalam penyelanggaraan KPBU merupakan output yang diharapkan dari  penyelenggaraan FGD ini.

Kebutuhan dana yang besar dalam rangka pelaksanaan pembangunan saat ini, ditambah adanya hambatan pandemi Covid-19, tidak mungkin pembangunan hanya bergantung pada satu sumber dana pemerintah, sehingga swasta diharapkan dapat turut membantu pembangunan infrastuktur di Indonesia. Terlebih, pelayanan infrastuktur di beberapa wilayah di Indonesia masih di bawah standar kelayakan. Diperlukan perhatian dari pemerintah pusat agar alternatif pembiayaan pembangunan dapat didorong dengan baik sampai ke tingkat daerah, sehingga konsep KPBU skala kecil yang lebih sederhana akan dielaborasi menjadi kerangka kebijakan KPBU selanjutnya. Dalam diskusi, proses KPBU yang sekarang dianggap terlalu rumit sehingga perlu disederhanakan dan membutuhkan masukan secara rinci dari daerah. Keperluan saat ini yaitu menangkap kebutuhan dari daerah dalam pengembangan infrastuktur, apa saja yang masih perlu ditingkatkan dalam berbagai urusan yang ranahnya dapat dikerjasamakan dengan swasta serta  melalui suatu proses yang relatif singkat.

Dalam paparannya, Kunto Riyadi menyampaikan bahwa Kabupaten Sleman memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan melalui KPBU, antara lain rest area Banyurejo, rest area Gamping dan TMF Prambanan. Selain itu, terdapat juga potensi pengembangan pariwisata Sleman Timur dan fasilitas wisata terkait air bersih dan air limbah. Dari sisi perkotaan, potensi serupa juga terdapat pada sektor fasilitas perkotaan seperti pengelolaan persampahan perkotaan (TPST3R), Pasar, Hutan Kota, RTH, dan Rumah Sakit Internasional. Pemerintah Kabupaten Sleman berharap KPBU tidak hanya untuk proyek berskala besar saja namun juga merangkul proyek kecil di daerah dalam penyelenggaraan infrastuktur.

Kajian indikatif terkait penyempurnaan Perpres Nomor 38 tahun 2015 pun sudah dilaksanakan. Usulan perubahan ini memiliki tujuan untuk mempercepat jangka waktu tahapan persiapan dan transaksi KPBU, penyelarasan koordinasi, dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU yang dibagi menjadi skala kecil dan besar dengan persyaratan komitmen PJPK sebagai awal pelaksanaan proyek. Selanjutnya, segala bentuk saran, masukan, maupun diskusi akan dilanjutkan dalam penyempurnaan kebijakan terkait KPBU dengan harapan dapat menggeliatkan investasi di daerah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of