Koordinasi Penertiban Pemanfaatan Ruang antara BAPPEDA Kabupaten Sleman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Pemanfaatan ruang seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perencanaan yang telah ditetapkan dan dikendalikan dengan instrument pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan aturan tata ruang. Dalam hal ini di Kabupaten Sleman ketentuan tersebut diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Ketentuan ini berfungsi sebagai alat pengendali pengembangan wilayah; menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang; meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan melindungi kepentingan umum.

Guna mewujudkan kerjasama yang baik dan program dan kegiatan yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka diadakan pertemuan koordinasi antara Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh BAPPEDA Kabupaten Sleman dengan Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada hari Jumat Tanggal 21 Desember 2018 bertempat di Ruang Subdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Beberapa hal penting yang menjadi diskusi antara lain:

  1. Dalam rangka penegakan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, dan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2014 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Pusat telah melaksanakan upaya penertiban pemanfaatan ruang baik melalui surat peringatan, panggilan persuasive, sampai dengan pemasangan plang peringatan terhadap beberapa kegiatan yang diindikasikan melanggar rencana tata ruang. Sebagian dari kegiatan tersebut telah bersedia untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan aturan yang ada, sementara sebagian akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, sehingga target pada tahun 2019, berkas mencapai tahap P21 (hasil penyidikan sudah lengkap).
  2. Hasil Peninjauan kembali Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 mengindikasikan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman untuk direvisi. Sehingga pada tahun 2019 Kabupaten Sleman akan melaksanakan proses Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Di dalam prosesnya, superimpose peta pola ruang dengan tata ruang di atasnya harus sesuai. Perbedaan pola ruang, terutama yang bertolak belakang dalam jenis pemanfaatannya dapat menimbulkan dugaan pemutihan, sehingga untuk perencanaan pola ruang terutama pada kegiatan-kegiatan yang telah memiliki izin diperlukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam tingkat kebijakan.
  3. Pengaturan tata ruang melalui Rencana Tata Ruang pada dasarnya merupakan upaya bersama seluruh warga (seluruh stakeholder: pemerintah, swasta, dan masyarakat) guna mencapai tujuan pembangunan yang telah dirumuskan secara bersama pula sehingga tumbuh rasa memiliki dari rencana tata ruang tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendorong terbentuknya suatu forum di dalam masyarakat yang membahas persoalan-persoalan keruangan. Pembentukan forum dapat disesuaikan dengan lingkungan komunitas yang bersangkutan sehingga tujuan sosialisasi aturan tata ruang lebih efektif. Selain itu, pengawasan terhadap perubahan ruang dapat dilaksanakan sedini mungkin.
  4. Sebagaimana terlihat dari fenomena di lapangan, ruang di wilayah Kabupaten Sleman berkembang sangat pesat terutama kegiatan wisata di Kawasan Lereng Merapi. Namun, dengan mempertimbangkan risiko bencana yang dihadapi di Kawasan Lereng Merapi, kegiatan wisata perlu diarahkan ke dalam wisata minat khusus dengan pembatasan terhadap kegiatan hunian. Pelaksanaan kegiatan seperti ini dapat menjadi pilot project bagi kegiatan lainnya di daerah lain, dimana pengembangan ekonomi dapat didorong dengan tetap menegakkan aturan tata ruang. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *