BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Kajian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Kabupaten Sleman

Pada hari Senin, 1 Desember 2014 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sleman telah diselenggarakan seminar akhir hasil kajian Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Kabupaten Sleman. Acara ini bertujuan untuk memaparkan hasil kajian Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak di Kabupaten Sleman TA. 2014 dan memperoleh masukan dari para peserta yang terdiri dari stakeholder dan pihak yang terkait dengan permasalahan pekerja anak, guna penyempurnaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dirumuskan sebagai rencana aksi daerah dalam penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sleman, perwakilan Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, perwakilan dari Polres Sleman, perwakilan dari Dinas Sosial DIY, perwakilan dari Forum Anak Sleman, berbagai LSM dan asosiasi yang ada di Kabupaten Sleman, serta perwakilan dari SKPD dan Pemerintah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Acara diawali dengan paparan hasil kajian oleh narasumber dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yaitu Dr. Sarimurti Widyastuti, SH, M.Hum dan Th. Agung M. Harsiwi, SE, M.Si. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa penyebab muncul dan berkembangnya pekerja anak di Kabupaten Sleman disebabkan oleh 4 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan dan faktor kebijakan.

Dari faktor ekonomi bisa diidentifikasi beberapa inti masalah sebagai penyebab muncul dan berkembangnya pekerja anak di Kabupaten Sleman, diantaranya kondisi keluarga yang miskin, adanya peluang bagi anak untuk bekerja sebagai dampak negative dari pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta adanya pihak yang memang bertujuan untuk mempekerjakan dan mengeksploitasi anak secara ekonomis. Dari faktor sosial budaya bisa diidentifikasi beberapa inti masalah, diantaranya melemahnya peran dan fungsi kontrol sosial masyarakat, masih adanya nilai, persepsi dan budaya lama yang tidak mendukung pemenuhan hak anak, serta gaya hidup dan pergaulan yang menyebabkan anak berfikir pragmatis.

Dari faktor pendidikan, inti masalah yang bisa diidentifikasi yaitu  kurangnya motivasi anak untuk mengikuti pendidikan dan rendahnya kemampuan dan kapasitas belajar anak. Dari faktor kebijakan, diidentifikasi beberapa inti masalah diantaranya adanya celah yang membolehkan anak untuk bekerja dan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di bidang ketenagakerjaan anak.

Dalam merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam kajian ini digunakan pendekatan “Policy Analysis and Planning” dimana setiap rumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan didasarkan pada inti masalah masing-masing faktor penyebab, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kebijakan, program dan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, baru kemudian dilakukan penyempurnaan strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan baru yang belum dirumuskan atau dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, yang diperlukan untuk mengatasi inti masalah di masing-masing faktor penyebab.

Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan diantaranya;

  1. Program “Sleman Zona Bebas Pekerja Anak” dalam 5 tahun (SZBPA).
  2. Penyusunan Perda Ketenagakerjaan, yang didalamnya mengatur usia minimum untuk bekerja, pekerja anak, anak yang bekerja, jenis pekerjaan bagi anak yang bekerja, serta sanksi bagi pelanggar.
  3. Penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga dan pekerja anak.
  4. Program deteksi dini pekerja anak dan berpotensi pekerja anak.
  5. Berbagai program lainnya yang melibatkan berbagai unsur baik masyarakat, lembaga dan asosiasi, kepolisian, institusi pendidikan, serta aparat baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa.

Para peserta dengan antusias menyambut rencana Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menghapus pekerja anak di Sleman, hal ini selaras dengan predikat Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak. Diakhir acara, Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu, S.S, M.Hum memberikan dukungan dan arahan mengenai Perda yang akan dibuat sebagai kebijakan untuk menghapus pekerja anak di Sleman harus disesuaikan dengan Perda Perlindungan Anak yang sudah dibuat sebelumnya, dan disesuaikan dengan kondisi riil yang ada dilapangan, agar Perda yang dibuat bisa aplikatif. Selain itu Wakil Bupati juga mengarahkan SKPD yang bertanggungjawab dan terlibat dalam penerapan dan pengawasan kebijakan tersebut harus jelas serta mampu berkoordinasi dan bersinergi satu sama lain agar penghapusan pekerja anak di Sleman bisa dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. (Bidang Eko)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of