BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Forum Konsultasi Publik Awali Rangkaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021

Memasuki awal tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2021 yang dibuka secara resmi oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Suyono, SH, M.Hum, pada Rabu (15/01) lalu di Ruang Pangripta Bappeda Sleman. Indikasi tema pembangunan tahun 2021, sebagaimana disampaikan Suyono dalam sambutannya, adalah “Mengoptimalkan potensi daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”. Pada kesempatan ini pula diharapkan seluruh stakeholders dapat bersikap terbuka dan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman.

FKP RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021 yang dihadiri oleh 175 tamu undangan (terdiri dari unsur Pemerintah Daerah DIY, seluruh Organisasi Perangkat Daerah, DPRD, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi, serta pemangku kepentingan lainnya) ini, menghadirkan dua narasumber yakni Drs. Kunto Riyadi, MPPM, Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, serta Ir. H. Abdul Kadir, MH, Anggota DPRD Kabupaten Sleman Fraksi PAN. Kunto Riyadi pada kesempatan ini menyampaikan draft Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2021, meliputi gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, serta prioritas dan sasaran pembangunan. Sementara itu, Abdul Kadir menyampaikan bahwa RKPD perlu memperhatikan Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam rangka penyempurnaan perumusan permasalahan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah juga dituntut dapat melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Selain itu, melalui RKPD diharapakan dapat juga menjawab tantangan dunia industri di era4.0, tantangan ketahanan pangan, tantangan transportasi, dan tantangan perubahan iklim.

Pada sesi diskusi, terdapat beberapa peserta yang menyampaikan pertanyaan maupun masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman tahun 2021. Pendamping Desa Kabupaten Sleman, Haryo mengusulkan adanya pembentukan rumah desa sehat dan kader di tingkat kabupaten dan kecamatan. Penanya lain, Sukarjo sebagai Ketua Paguyuban Dukuh mengeluhkan adanya dampak negatif dari aktivitas penambangan SKS terhadap ketersediaan air bersih, meskipun berlokasi di Kabupaten Magelang. Sukarjo juga berharap, dengan adanya pembentukan SOTK baru di Pemerintah Desa, diharapkan dapat menyerap dana keistimewaan lebih luas lagi dalam rangka pembangunan masyarakat Sleman. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Sleman menambahkan, perlu adanya konsistensi data kemiskinan baik di tingkat TPK Kecamatan, Kabupaten, maupun Pemerintah serta perlu adanya dasar hukum yang jelas bagi TPK dalam penggunaan APBDesa. Perwakilan dari Forum Anak Kabupaten Sleman, Umi, juga menyampaikan beberapa masukan antara lain perlunya kegiatan pelatihan bagi anak putus sekolah ataupun lulusan SMA, pengadaan angkutan umum atau bis sekolah sehingga dapat memberikan rasa aman bagi pelajar, mendorong pelatihan dan pemberian gizi bagi ibu-ibu pasca melahirkan, serta adanya forum diskusi dengan BNN dan Polri terkait pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan sekolah. (***PFP/Bidang Data dan Perencanaan)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of