BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

FGD Pengembangan Investasi Daerah

Pada hari Rabu, 25 Juni 2014 Bidang Ekonomi Bappeda Sleman melaksanakan Focus Group Discussion untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan kajian pengembangan investasi daerah TA 2014. Bertempat di Aula Bappeda Sleman, acara ini dihadiri oleh lebih dari 50 orang perwakilan yang berasal dari berbagai SKPD di lingkungan Pemkab Sleman, Kecamatan dan Pemerintah Desa terkait, BPS Sleman, PHRI, Manajemen RS JIH, Asosiasi Salak Sleman Sembada, Manajemen PT. Damai Putra Group, Asosiasi Angkutan Darat dan para pelaku usaha lainnya yang berinvestasi di Sleman.

Acara diawali dengan paparan oleh para narasumber kajian yang berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Narasumber memaparkan perkembangan sementara dari hasil pengolahan data dan analisis indikator makro inklusifitas suatu investasi. Investasi yang inklusif berarti investasi tersebut mampu memberikan dampak positif yang signifikan dan luas/merata, tidak hanya bagi investor/karyawan di dalam perusahaan investasi, tetapi juga bagi Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan lingkungan. Pengukuran inklusifitas dilakukan terhadap ke-9 sektor ekonomi di Sleman, hal ini bertujuan untuk melihat kondisi dan potensi di tiap-tiap sektor ekonomi sehingga pengembangan investasi kedepannya disesuaikan dengan kondisi dan potensi tersebut.

Indikator makro inklusifitas suatu investasi dinilai berdasarkan pemeringkatan 3 parameter, yaitu; Porsi dalam PDRB, Jumlah Serapan Tenaga Kerja, dan Penerimaan Asli Daerah. Berdasarkan analisis indikator makro inklusifitas, diketahui 5 sektor ekonomi yang paling inklusif, yaitu Sektor Jasa, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Bangunan, Sektor Pertanian dan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Acara dilanjutkan dengan diskusi, dimana para peserta FGD menyampaikan banyak sekali masukan berkenaan dengan permasalahan untuk berinvestasi di Sleman, terutama terkait dengan pemerataan pembangunan yang pro poor dan pro job, permasalahan perijinan, penataan wilayah khusus investasi dan ketersediaan infrastruktur daerah. Selain itu, dibahas juga kesiapan Pemkab Sleman dalam menghadapi Asean Economic Community dimana para petani khususnya akan menghadapi masalah yang serius atas pemberlakuan berbagai sertifikasi yang diwajibkan untuk bisa masuk ke Negara Asean lainnya. Disisi lain, serbuan produk dari Negara-Negara Asean lain yang sudah lebih siap, berpotensi membanjiri pasar lokal. (Bid. Eko)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
abhy Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
abhy
Guest
abhy

saya sangat setuju dengan kebijakan tersebut,, tingkatkan (y)