Dana Keistimewaan untuk Jogja yang Istimewa – Pembelajaran Pengelolan Danais Bersama Kulonprogo

Salah satu yang membedakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari dari provinsi lainnya adalah “keistimewaan” sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU Keistimewaan DIY) yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR RI  30 Agustus 2012 dan disahkan Presiden tanggal 3 September 2012.

Dalam pelaksanaannya, keistimewaan Jogja didukung oleh Dana Keistimewaan yang pelaksanaannya disebar ke 4 Kabupaten dan 1 Kota.

Kabupaten Sleman sebagai bagian dari DIY memegang peranan dalam menyukseskan keistimewaan Jogja. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Keistimewaan yang optimal, maka tim Kabupaten Sleman yang terdiri dari BAPPEDA Kabupaten Sleman, DPTR Kabupaten Sleman, dan BKAD Kabupaten Sleman melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten Kulonprogo sebagai salah satu Kabupaten di DIY selain Kabupaten Gunungkidul yang telah melaksanakan pengelolaan Dana Keistimewaan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yaitu anggaran dana keistimewaan ditransfer utuh ke dalam APBD Kabupaten untuk dikelola sebagai bagian dari APBD Kabupaten.

Beberapa hal yang penting yang menjadi catatan pengelolaan Dana Keistimewaan melalui mekanisme BKK adalah sebagai berikut:

  1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disusun oleh Kabupaten, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengakomodasi kebutuhan riil kabupaten.
  2. Penggunaan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dalam kegiatan yang dianggarkan melalui Dana Keistimewaan menggunakan SHBJ Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan pengelolaan Danais antara lain:

  1. Walaupun melalui mekanisme BKK, pemeriksaan dan pengawasan penggunaan Dana Keistimewaan diusulkan agar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY.
  2. Diperlukan mekanisme penelitian bersama antara Kabupaten/Kota dengan Pemda DIY dalam hal penentuan output dan outcome kegiatan agar proses perencanaan Danais dapat sinkron dengan Sistem Perencanaan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota
  3. Danais dikelola melalui mekanisme BKK dengan sistem 2 tahap di bulan Maret, dan bulan September, sehingga untuk kegiatan yang dimulai sebelum bulan Maret ditalangi terlebih dahulu oleh anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota.
  4. BKAD dalam memproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) memerlukan dasar hukum yang jelas, saat ini dasar SP2D masih menggunakan Berita Acara.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Keistimewaan DIY mengakomodasi asymmetric decentralization, yaitu keberagaman diakui dan dijalankan secara sungguh-sungguh. Negara pun harus melindungi dan mengayomi kearifan budaya lokal baik dalam konteks sosial budaya maupun politik. Yang pada akhirnya bermuara pada tujuan untuk menjaga keberlanjutan kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat. (***Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of