Curah Pikiran dan Diskusi Kelompok Terpumpun Dalam Rangka Penyusunan Materi Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merukan salah satu Pelayanan Dasar. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang disusun oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjamin mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 pengaturan SPM berkonsentrasi kepada pemenuhan perumahan, kebutuhan air minum, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah, sehingga terdapat kekosongan tentang pengaturan SPM Penataan Ruang. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang melaksanakan kegiatan Penyusunan Materi Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Sebagai bagian dari Penyusunan Materi Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, bertempat di Hotel Grand Zuri Malioboro Yogyakarta, pada hari Kamis 16 Mei 2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Direktorat Pemanfaatan Ruang melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun atau sering disebut pula sebagai Focus Group Discussion (FGD) untuk menjaring aspirasi terhadap kajian Materi Teknis yang telah disusun oleh tim penyusun Direktorat Pemanfaatan Kementerian ATR.Sebagai Narasumber FGD adalah Direktur Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR, Ir. Dwi Hariyawan S.,MA, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Drs. Krido Suprayitno, SE, M.Si., dan perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D. Adapun peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam forum diskusi  tersebut terdiri dari Kepala DPTR Kota Yogyakarta, Kepala Kanwil BPN DIY, BAPPEDA Kabupaten Sleman, DPTR Kabupaten Sleman, BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, DPTR Kabupaten Gunungkidul, BAPPEDA Bantul, dan perwakilan dari masing-masing Kantor Pertanahan di DIY.

Dari proses curah pikiran dan diskusi kelompok terpumpun tersebut didapat beberapa hasil diskusi antara lain sebagai berikut.

  1. Tata ruang harus diletakkan dalam koridor “problem solving” yaitu penataan ruang harus bisa menjawab permasalahan wilayah yang ada, seperti alih fungsi yang tidak terkendali, kemacetan, konflik sosial, dll.
  2. Pengaturan dalam penataan ruang harus “menghijaukan” bukan “memutihkan”, yaitu bahwa aturan tata ruang seyogyanya didesain sedemikian rupa agar dapat merubah pola perilaku masyarakat, investor, dan pasar agar berjalan dalam koridor “sustainable development”.
  3. Agar cita-cita sebagaimana poin 1 dan 2 dapat terealisir maka diperlukan SPM yang dapat jelas. Sehingga Rumusan Lingkup SPM Penataan Ruang (jenis pelayanan dasar) dirumuskan sebagai berikut:
  • Perencanaan tata ruang meliputi:
    • Tersedia informasi pemberitaan kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan penyusunan/ mengevaluasi/ meninjau kembali/ mengubah RTR
    • Terselenggara pelibatan masyarakat secara aktif di kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam proses penyusunan RTR
    • Penyelenggaraan kegiatan dialog dengan masyarakat yang bersifat dialogis/ komunikasi dua arah dalam proses perumusan konsep RTR
    • Tersedia media komunikasi bagi masyarakat untuk pengajuan usulan, keberatan dan sanggahan terhadap naskah ranperda RTRW Prov/kab/kota
    • Penyelenggaraan pendampingan secara intensif kepada masyarakat dalam proses penyusunan RTR
    • Tersedia sistem informasi dan komunikasi bagi masyarakat
    • Penyebarluasan informasi bagi masyarakat mengenai kebijakan, rencana, dan program penataan ruang wilayah prov/kab/kota yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan, Dokumen RTR yang telah ditetapkan, Peta analog dan peta digital
    • Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dokumen RTR yang telah ditetapkan kepada masyarakat
  • Pemanfaatan tata ruang meliputi:
    • Penyelenggaraan kegiatan diskusi penjaringan masukan dari masyarakat terkait arahan pemanfaatan ruang wilayah prov/kab/kota
    • Penyelenggaraan kegiatan forum dan rapat koordinasi dengan masyarakat dalam rangka sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah prov/kab/kota
    • Penyelenggaraan kegiatan diskusi dengan masyarakat dalam merumuskan perkiraan sumber pembiayaan program pemanfaatan ruang wilayah prov/kab/kota
    • Tersedia sistem infromasi bagi masyarakat mengenai arahan pemanfaaran ruang wilayah prov/kab/kota yang berisi indikasi program utama
    • Tersedia pelayanan informasi kesesuaian tata ruang kepada masyarakat sebagai pengguna ruang
    • Tersedia pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
    • Tersedia unformasi ketersediaan jaringan pejalan kaki (kawasan perkotaan)
    • Tersedia informasi ruang evakuasi bencana (kawasan perkotaan)
    • Tersedia informasi RTH (kawasan perkotaan)
    • Tersedia informasi RTNH (kawasan perkotaan)
    • Tersedia informasi ruang untuk kegiatan sector informal (kawasan perkotaan)
    • Tersedia informasi ruang untuk kegiatan bersepeda (kawasan perkotaan)
    • Tersedia informasi pembangunan untuk kepentingan umum
  • Pengendalian tata ruang meliputi:
    • Tersedia media informasi bagi masyarakat mengenai arah pengendalian pemanfaatan ruang
    • Penyelenggaraan kegiatan diskusi penjaringan masukan dari masyarakat terkait arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah prov/kab/kota
    • Pelibatan TKPRD prov/kab/kota dalam penanganan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang
    • Tersedia unit kerja khusus penyelesaian pengaduan pelanggaran tata ruang
    • Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya
    • Pelayanan pengajuan penggantian yang layak terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat perubahan RTR di tingkat prov/kab/kota
    • Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

        4. Integrasi data pertanahan dan penataan ruang perlu ditekankan dalam SPM.

(**Bidang Fisik dan Prasarana)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of