Pembangunan gender tercerminkan pada angka IPG (Indikator Pembangunan Gender),dimana kabupaten Sleman mempunyai catatan nilai yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tercatat angka IPG 96,09 peringkat ke 2 di DIY setelah Kota Yogyakarta. Penerapan PUG di suatu daerah secara nasional dievaluasi antara lain dengan pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh pemerintah pusat, yaitu suatu penilaian sejauh mana pemerintah daerah menerapkan strategi pengarusutamaan gender, apa pencapaiannya, dan apa inovasi di dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak anak serta upaya untuk memenuhi hak anak.
Indikator dalam penilaian APE antara lain : Kebijakan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif [...]
Selengkapnya »
Kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (pada Lampiran VII khususnya) memberikan panduan yang jelas mengenai instrumen apa yang harus digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu [...]
Selengkapnya »
Senin lalu (30/11/2015) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta diadakan workshop pembinaan fungsional perencana dengan tema “Strategi Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Kinerja Pegawai Pejabat Fungsional Perencana”. Dalam workshop tersebut dipaparkan tentang Sasaran Kinerja Pegawai dan Strategis Perolehan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Ada dua (2) orang nara sumber yang hadir dalam workshop tersebut, yaitu perencana utama dari Bappenas dan seorang analisis jabatan dari Badan Kepegawaian Negara.
Berdasarkan Kepmen PAN No. 16/M.PAN/3/2001 tentang JFP dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa jabatan fungsional perencana merupakan jabatan yang termasuk dalam rumpun manajemen dengan tugas pokok yaitu
[...]
Selengkapnya »
Artikel ini berjudul “Semua Jalan Bertaburan Angka Kredit” merupakan sebuah harapan penulis dan semangat optimistis untuk tetap berkomitmen dan berkarier sebagai Pejabat Fungsional Perencana (PFP). Judul tersebut secara tidak langsung memberikan semangat kepada para PFP untuk terus bekerja, belajar, dan mengembangkan diri untuk dapat memperoleh angka kredit. Tulisan ini merupakan refleksi penulis ketika mengikuti diklat fungsional perencana. Semoga tulisan ini memberikan gambaran dan saran bagi semua pemangku diklat untuk memahami kesulitan para PFP ketika mengajukan penilaian angka kredit.
Diklat Jabatan Fungsional Perencana (JFP) baik tingkat pertama dan tingkat muda yang pernah penulis ikuti, tidak ada satupun yang
[...]
Selengkapnya »
Apa itu sanitasi? Berdasarkan catatan dari World Health Organization (WHO), sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata 'Sanitasi‘ juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (WHO, 2015).
Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pengelolaan sanitasi yang buruk adalah turunnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan tentunya akan berdampak pada sektor yang lain misalnya
[...]
Selengkapnya »
Kegiatan perencanaan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Menurut Conyers dan Hills (1984), perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Di dalam proses birokrasi, semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan harus sudah diusulkan dan direncanakan dengan matang satu tahun sebelumnya melalui suatu proses yang panjang. Sebagai contoh yang mudah, untuk melaksanakan pengaspalan jalan yang rusak pada ruas jalan tertentu maka pemerintah daerah bersangkutan harus sudah mengusulkan kegiatan tersebut setahun sebelumnya pada saat penyusunan RKPD.
Hal [...]
Selengkapnya »
