Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan, maka persyaratan izin penelitian, KKN dan PKL adalah sebagai berikut: PERSYARATAN IZIN PENELITIAN A. Bagi Pemohon Baru Surat permohonan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY (bila lokus penelitian dilakukan lintas Kabupaten), Proposal penelitian, yang telah disetujui oleh Dosen pembimbing dan daftar pertanyaan, Fotokopi KTP, Membawa persyaratan no 1 s/d 3 ke Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian, Membawa surat rekomendasi penelitian ke Bappeda untuk mendapatkan surat izin penelitian, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. B. Bagi Pemohon Perpanjangan Izin Penelitian Perpanjangan izin penelitian diberikan kepada peneliti yang masih akan melanjutkan penelitian di lapangan namun surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Bappeda telah habis masa berlakunya. Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan perpanjangan izin penelitian ke Bappeda dengan membawa syarat sebagai berikut: Surat permohonan perpanjangan izin penelitian dari Perguruan Tinggi atau Biro Adpem Pemda DIY, Mengisi surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian (Blangko tersedia di Bappeda atau bisa diunduh di halaman ini ; item C), Surat izin penelitian yang lama, Surat keterangan dari Kemenristek dan Gubernur bagi pemohon yang berstatus Warga Negara Asing. Surat perpanjangan izin penelitian dapat langsung diproses dan ditunggu. C. Formulir Surat Pernyataan Sanggup Menyerahkan Hasil Penelitian Formulir Surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil penelitian dapat di download disini. Setelah diisi diserahkan ke Bappeda Kabupaten Sleman. PERSYARATAN IZIN PKL Surat permohonan izin PKL dari Instansi/ Lembaga Pendidikan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Instansi (SKPD), Proposal kegiatan PKL, Surat izin PKL dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin PKL dapat langsung diproses dan ditunggu. PERSYARATAN IZIN KKN Surat permohonan izin KKN dari LPPM/DPPM Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Surat persetujuan lokasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, Proposal kegiatan KKN, Surat izin KKN dapat diproses jika syarat sudah lengkap, Surat izin KKN akan diterbitkan setelah disetujui oleh Kepala Bappeda (2 s/d 3 hari setelah proses pengajuan). Bagan/mekanisme/alur permohonan izin penelitian/KKN/PKL dapat dilihat disini. FREQUENTLY ASKED QUESTION

Tulisan Kategori : Artikel

PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN SLEMAN,

Ditulis pada : Jumat Pon, 30 September 2016 | Kategori: Artikel | Dibaca | Post Comment

Pembangunan gender tercerminkan pada angka IPG (Indikator Pembangunan Gender),dimana kabupaten Sleman mempunyai catatan nilai yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 tercatat angka IPG 96,09 peringkat ke 2 di DIY setelah Kota Yogyakarta. Penerapan PUG di suatu daerah secara nasional dievaluasi antara lain dengan pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh pemerintah pusat, yaitu suatu penilaian sejauh mana pemerintah daerah menerapkan strategi pengarusutamaan gender, apa pencapaiannya, dan apa inovasi di dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak anak serta upaya untuk memenuhi hak anak. Indikator dalam penilaian APE antara lain : Kebijakan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif [...]

Selengkapnya »

PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Ditulis pada : Senin Pahing, 19 September 2016 | Kategori: Artikel | Dibaca | Post Comment

Kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting karena hasil pengendalian dan evaluasi dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (pada Lampiran VII khususnya) memberikan panduan yang jelas mengenai instrumen apa yang harus digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu [...]

Selengkapnya »

PEROLEHAN ANGKA KREDIT DARI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (Sebuah Tinjauan Teknis)

Ditulis pada : Kamis Wage, 31 Desember 2015 | Kategori: Artikel | Dibaca | 2 Comments

Senin lalu (30/11/2015) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta diadakan workshop pembinaan fungsional perencana dengan tema “Strategi Penilaian Angka Kredit dan Penilaian Kinerja Pegawai Pejabat Fungsional Perencana”. Dalam workshop tersebut dipaparkan tentang Sasaran Kinerja Pegawai dan Strategis Perolehan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Ada dua (2) orang nara sumber yang hadir dalam workshop tersebut, yaitu perencana utama dari Bappenas dan seorang analisis jabatan dari Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan Kepmen PAN No. 16/M.PAN/3/2001 tentang JFP dan Angka Kreditnya menyebutkan bahwa jabatan fungsional perencana merupakan jabatan yang termasuk dalam rumpun manajemen dengan tugas pokok yaitu

[...]

Selengkapnya »

SEMUA JALAN BERTABURAN ANGKA KREDIT (Sebuah Harapan Bagi Pejabat Fungsional Perencana)

Ditulis pada : Selasa Kliwon, 22 Desember 2015 | Kategori: Artikel | Dibaca | 2 Comments

Artikel ini berjudul “Semua Jalan Bertaburan Angka Kredit” merupakan sebuah harapan  penulis dan semangat optimistis untuk tetap berkomitmen dan berkarier sebagai Pejabat Fungsional Perencana (PFP). Judul tersebut secara tidak langsung memberikan semangat kepada para PFP untuk terus bekerja, belajar, dan mengembangkan diri untuk dapat memperoleh angka kredit. Tulisan ini merupakan refleksi penulis ketika mengikuti diklat fungsional perencana. Semoga tulisan ini memberikan gambaran dan saran bagi semua pemangku diklat untuk memahami kesulitan para PFP ketika mengajukan penilaian angka kredit.

Diklat Jabatan Fungsional Perencana (JFP) baik tingkat pertama dan tingkat muda yang pernah penulis ikuti, tidak ada satupun yang

[...]

Selengkapnya »

APA KABAR PENGELOLAAN SANITASI DI KABUPATEN SLEMAN “Sebuah Catatan di Akhir Tahun 2015”

Ditulis pada : Senin Wage, 21 Desember 2015 | Kategori: Artikel | Dibaca | Post Comment

Apa itu sanitasi? Berdasarkan catatan dari World Health Organization (WHO), sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata 'Sanitasi‘ juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (WHO, 2015). Dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pengelolaan sanitasi yang buruk adalah turunnya kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan tentunya akan berdampak pada sektor yang lain misalnya

[...]

Selengkapnya »

MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG IMPLEMENTATIF DAN VISIONER

Ditulis pada : Senin Kliwon, 2 November 2015 | Kategori: Artikel | Dibaca | Post Comment

Kegiatan perencanaan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Menurut Conyers dan Hills (1984), perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Di dalam proses birokrasi, semua kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan harus sudah diusulkan dan direncanakan dengan matang satu tahun sebelumnya melalui suatu proses yang panjang. Sebagai contoh yang mudah, untuk melaksanakan pengaspalan jalan yang rusak pada ruas jalan tertentu maka pemerintah daerah bersangkutan harus sudah mengusulkan kegiatan tersebut setahun sebelumnya pada saat penyusunan RKPD. Hal [...]

Selengkapnya »