BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

Bupati Sleman secara Resmi Buka FKP Ranwal RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo secara resmi membuka Froum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, di Ruang Pangripta Bappeda Kabupaten Sleman pada Jumat (19/03). “Forum Konsultasi Publik  merupakan wadah untuk mencurahkan ide, gagasan, sumbang saran, serta masukan yang konstruktif serta berfungsi sebagai ruang diskusi bagi aparat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026,” ujarnya dalam sambutan pembukaan FKP. “Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman diharapkan mampu menjabarkan visi dan misi melalui penyusunan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disertai indikator kinerja secara terukur didukung ketersediaan data yang relevan. Kegiatan yang disusun hendaknya sederhana namun efisien dan bermanfaat bagi masyarakat serta merupakan cerminan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya. Seluruh program maupun kegiatan diarahkan menuju tercapainya Visi Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 “Terwujudnya masyarakat Sleman yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong.”

Setelah secara resmi dibuka, FKP dilanjutkan dengan sesi paparan serta diskusi dan tanya jawab yang diikuti seluruh peserta, yang merupakan representasi dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Wilayah Kabupaten Sleman. Nur Fitri Handayani, Kepala Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan, selaku moderator, memberikan kesempatan pertama kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh Danang Setiadi, Kepala Bidang Perencanaan, memaparkan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah DIY serta arahan kebijakan Kabupaten Sleman. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman,  yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah, harus disusun dalam waktu maksimal 6 bulan setelah Bupati terpilih dilantik, atau paling lambat bulan Agustus 2021 perda telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, Ranwal RPJMD perlu penyelarasan dengan visi misi Bupati terpilih serta harus dapat diukur sehingga memudahkan proses evaluasi. Selain itu, penyusunan RPJMD harus selaras dengan RPJMD DIY tahun 2017-2022, RPJPD 2005-2025, memuat cascade visi/misi sampai program Perangkat Daerah, serta KLHS RPJMD.  Dalam paparannya, Danang menyampaikan bahwa terdapat permasalahan pokok pembangunan DIY antara lain ketimpangan antar wilayah, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, disparitas Indeks Pembangunan Manusia, serta keterbatasan kemampuan pembiayaan keuangan. Adapun tematik pembangunan tahun 2022 adalah mengatasi ketimpangan wilayah, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta tindak lanjut/antisipasi pembangunan kesehatan dan sosial masayarkat pasca pandemi Covid-19. Pada akhirnya, diperlukan kolaborasi antar sektor/lintas sektor, Perangkat Daerah tidak bergerak atas sektornya saja, namun saling terkait untuk pencapaian visi. Penyusunan RPJMD juga harus mengikuti tata cara dan tahapan sebagaimana tertuang di dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017; memperhatikan indikator kinerja daerah pada RPJMD periode sebelumya, terutama terhadap indikator-indikator yang belum tercapai; keterlibatan lintas sektor di dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sleman; agar penjelasan hubungan antar dokumen memasukan hubungan antara RPJMD DIY dengan RPJMD Kabupaten Sleman; serta program pembangunan daerah sebaiknya hanya berisi program-program yang diprioritaskan selama 5 tahun.

Sementara itu, pada kesempatan paparan kedua, Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, Kunto Riyadi memaparkan capaian indikator makro daerah, isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta program strategis yang dimiliki Kabupaten Sleman. Dalam paparannya, Kunto Riyadi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 jatuh dibandingkan dengan DIY, yaitu -3.91 %. Penurunan ini terutama diakibatkan oleh kejadian Pandemi Covid-19. Sektor-sektor terkait pariwisata merupakan sektor yang cukup terdampak, namun terdapat sektor yang tetap tumbuh positif. Sektor yang mengalami pertumbuhan positif antara lain sektor pertanian, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa kesehatan. Menurunnya perekonomian Kabupaten Sleman ini tercermin dari menurunnya nilai PDRB pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan menjadi 6,59% di tahun 2020 dari sebelumnya sebesar 3,93%. Penduduk miskin juga mengalami peningkatan menjad 8,12% di tahun 2020 dari 7,41% di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Sleman masih tertinggi se-Indonesia untuk kategori kabupaten, berada di atas rata-rata Nasional dan Provinsi. Guna mengatasi isu strategis serta pencapaian visi Kabupaten Sleman, Perangkat Daerah perlu menetapkan target-target mikro terukur yang dapat dicapai di masing-masing instansi.

Sesi ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab merangkum beberapa pertanyaan, persoalan, isu, maupun masukan terhadap penyusunan Ranwal RPJMD. Sukarjo, Paguyuban Cokropamungkas, mengungkapkan bahwa masih ada aparat di tingkat kalurahan yang masih menganggap bahwa angka kemiskinan dapat berpengaruh kepada besaran pendapatan desa. Oleh karena itu, perlu adanya pengubahan cara pandang, misalnya memberikan reward bagi kalurahan yang berhasil menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, terkait misi penumbuhan jiwa gotong royong sangat diperlukan sehingga keluarga secara rutin dapat bergotong royong, untuk mempersatukan dan menghilangkan perbedaan. Penanya lain, Sutaryono, Dewan Litbang Slema, yang menekankan bahwa RPJMD perlus disusun berdasarkan kebutuhan, mengkritisi belum adanya program strategis yang menyentuh ketersediaan lahan pertanian, terlebih Kabupaten Sleman sudah memiliki Perda LP2B. Pertanyaan selanjutnya diutarakan oleh Kumorotomo, anggota Dewan Litbang Sleman serta mewakili akademisi, menekankan perlunya upaya penanggulangan Covid-19 (belum terakomodasi dalam analisis SWOT) serta upaya pemulihan ekonomi yang perlu dipertajam. Seyogyanya, anggaran diarahkan pada sektor-sektor strategis guna pemulihan ekonomi. Pada kesempatan terakhir, Supadiyanto, Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa terdapat empat bidang yang harus mendapat perhatian lebih yaitu pangan dan energi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Postur anggaran sebesar minimal 20% bagi pendidikan perlu dijaga. Dengan adanya pandemi ini, metoda pendidikan telah berkembang, menjadi pengajaran daring, luring, serta kombinasi. Namun, untuk pengembangan pengajaran daring dihadapkan pada belum meratanya ketersediaan jaringan internet. (***BOB/Bidang Data dan Perencanaan Pembangunan)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of