Bertempat Di Aula Kecamatan Minggir, pada hari Senin tanggal 24 September 20012 diselenggarakan Focussed Discussion Group (FGD) ke 2 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Minggir. FGD ini diikuti oleh perwakilan dari lima desa yang ada di Kecamatan Minggir diantaranya para Kepala Desa, Ketua BPD dan para tokoh masyarakat Minggir.  Adapun Sebagai nara sumber adalah Kepala Sub Bidang Tata Ruang  Perdesaan Bappeda Kabupaten, Rita Probowati, ST, MT dan konsultan dari CV. Karya Sejati.

Dalam sambutannya, Camat Minggir, Drs. Budi Sutamba Saputra menyampaikan bahwa pertemuan  ini merupakan upaya untuk mengakomodir usulan dan keinginan masyarakat Minggir dalam merencanakan bagaimana wilayahnya ke depan. Terlebih adanya rencana pembangunan bandara di Kulonprogo sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di Minggir. Mengingat letak Kulonprogo dan Kecamatan Minggir yang bersebelahan.  Jika dulu Kecamatan Minggir berada di bagian belakang, namun kini seringin denga perkembangan wilayah yang terjadi, Kecamatan Minggir telah menjadi bagian depan atau pintu gerbang Kabupaten Sleman karena langsung berhadapan dengan kabupaten tetangga yakni Kulonptrogo. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung perbaikan kehidupan perkonomian masyarakat Minggir.

Lebih lanjut Drs. Budi Sutamba Saputra mengatakan bahwa untuk mendukung perkembangan Kecamatan Minggir pada masa yang akan datang yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan  sarana dan  prasarana yang memadai misalnya sarana jalan, sarana pendukuing perekonomian seperti bank dan yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas SDM masyarakat Minggir. Sehingga diharapkan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat Minggir mampu mengikuti perkembangan yang terjadi.   Pada saat ini upaya untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Minggir masih menghadapi permasalahan yang cukup berat. Walaupun Minggir merupakan kawasan pertanian, namun produktivitasnya masih rendah. Hasil panen raya padi di Sendangarum hasilnya hanya mencapai 4,7 kw/ha atau berada dibawah standar produksi padi di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu perlu dipikirkan upaya-upaya pemulihan lahan dan pola tanam yang lebih baik lagi.  Sehingga hasil pertanian di Minggir dapat maskimal.

Sementara itu Kepala Sub Bidang Tata Ruang  Perdesaan Bappeda Kabupaten, Rita Probowati, ST, MT dalam sambutannya mengatakan bahwa FGD ini adalah pertemuan  yang kedua kalinya untuk membahas RDTR Minggir. Hingga saat ini di Kabupaten Sleman masih ada tiga kecamatan yang belum memiliki RDTR yakni Kecamatan Tempel,  Turi dan Cangkringan. Pada tahun 2012 Perda tentang  RTRW sudah disahkan menjadi Perda No 12 Tahun 2012. Dengan adanya perda tersebut harapan kita penataan wilayah di Sleman akan menjadi lebih baik.

Lebih lanjut Rita Probowati, ST, MT  mengatakan bahwa jika pada pertemuan terdahulu atau FGD yang pertama kita masih menjaring aspirasi dan juga data kewilayahan yang ada, maka pada pertemuan kali ini kita sudah melakukan pelaporan fakta dan analisa. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini seperti rencana pembangunan bandara di Kulonprogo dan penetapan Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta sudah barang  tentu akan mempengaruhi perkembangan Kecamatan Minggir ke depannya. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan upaya-upaya untuk menghadapi perkembangan yang akan terjadi. Oleh karena itu diharapkan hadirin dapat mencermati apa yang dipaparkan oleh  konsultan karena hal ini akan mementukan perkembangan Kecamatan Minggir hingga 20 tahun ke depan. Dipaparkan lebih lanjut oleh Rita Probowati, ST, MT  bahwa kondisi eksisiting lahan pertanian padi di Kecamatan Minggir mencapai 1.421 ha dari luas Kecamatan Minggir yang mnecapai 2.727 ha. Dengan demikian luas eksisting sawah padi Minggir yang mencapai 52,12 %  atau lebih luas dibandingkan dengan luas perkarangan. Dalam RDTR Minggir ini perlu kita sepakati berapakah luas sawah yang akan kita ubah menjadi pekarangan dan berapa yang akan kita pertahankan sebagai lahan pertanian, itu membutuhkan masukan dari warga Minggir.  Dalam Undang-undang pertanian berkelanjutan yang dijabarkan melalui Perda Propinsi DIY, diamanatkan bahwa  Sleman dituntut untuk  menyediakan lahan pertanian seluas 12.000 Ha. Tetapi dalam Perda RTRW, Kabupaten Sleman memiliki tugas untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan seluas 21.000 Ha untuk 20 tahun kedepan.

Acara selanjutnya dilanjutkan dengan paparan hasil pelaporan data dan analisa yang disampaikan oleh konsultan dari CV. Karya Sejati dan dialog warga. Dalam acara dialog tanggapan dari warga Minggir yang hadir cukup responsif dan cukup banyak masukan yang diberikan.* * *