BAPPEDA SLEMAN Jalan Parasamya No.1, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511, Telp/Fax 0274-868800, bappeda@slemankab.go.id

BAPPEDA SLEMAN HADIRI PERTEMUAN RUTIN BAPPEDA SE DIY DI RM PACIFIK

Bertempat di Rumhah Makan Pacifik  JlMagelang km 4,5 Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 diselenggarakan pertemuan rutin tiga bulanan Bappeda se Propinsi DIY. Yang menjadi tuan rumah pertemuan kali ini adalah Bappeda Propinsi DIY. Hadir dalam acara ini Kepala Bappeda DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si Sekretaris Bappeda Propinsi DIY, Ir. Sangidu Umar, MT serta dihadiri oleh Bappeda dari Propinsi DIY, Bappeda Kabupaten Kulonprogo, Bappeda Kabupaten Bantul, Bappeda Kabupaten Gunungkidul, dan Bappeda Sleman.

Dalam sambutannya Kepala Bappeda DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si mengharapkan agar pertemuan ini dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada, sehingga seluruh Bappeda di DIY dapat saling bersinergi.  Selanjutnya Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si mensosialisasikan Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diantaranya Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si mengemukakan bahwa  pelaksanaan UU No 13 Tahun 2012 memberikan dampak dalam pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta. Salah satunya adalah penyebutan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak lagi menggunakan kata Propinsi.  Namun pada hakekatnya DIY merupakan daerah setingkat propinsi sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum . Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, DIY  memiliki kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang meliputi:

a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;

c. kebudayaan;

d. pertanahan; dan

e. tata ruang.

 

Lebih lanjut Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si menyampaikan bahwa seiring dengan pelaksanaan UU No 13 Tahu 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan HB X berharap bahwa penerapan undang-undang tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan. Mengingat pada saat ini di Yogyakarta masih terdapat masyarakat miskin sekitar 16 %. Lebih lanjut Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si menyampaikan bahwa untuk mengakselerasi perkembangan perkonomian di Yogyakarta maka aktivitas pusat pertumbuhan perkonomian dialihkan dari wilayah utara ke selatan.

Dalam acara pertemuan rutin tersebut juga disampaikan buku Visi dan Misi Calon Gubernur (cagub) DIY masa jabatan 2012-2017 kepada Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se DIY. Visi Misi Calon Gubernur (cagub) DIY masa jabatan 2012-2017 dipaparkan Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD DIY tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2012-2017, di Gedung DPRD DIY, Jumat 21 September 2012. Dalam pemaparan visi misi dan program calon gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan Yogyakarta akan menyongsong peradaban baru melalui renaissance Yogyakarta. Arah kebijakan renaisanse Yogyakarta dituangkan ke dalam sembilan bidang strategis meliputi Pendidikan, Pariwisata, Teknologi, Ekonomi, Energi, Pangan, Kesehatan, Keterlindungan warga, Tata ruang dan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes menyampaikan bahwa Sleman pada tanggal 21 September 2012. Pemkab Sleman mendapatkan kunjungan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kunjungan tersebut untuk melihat aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemiskinan di Sleman yang dalam pengaliakasiannya menerapkan NIK atau Nomor Induk Kependudukan. Data yang diaplikasikan dalam SIM Kemiskinan tersebut diambil dari data kependudukan yang di kelola Dinas Dukcapil. Dengan pencantuman NIK, terjadinya duplikasi atau salah data dapat diantisipasi. Selain itu, dengan basis NIK maka pemeriksaan silang (cross check) antar data kemiskinan menjadi lebih mudah. Misalnya, daftar penerima jaminan kesehatan dari Pusat yang jumlahnya lebih kecil dibanding bjumlah warga miskin di Kab. Sleman. Untuk mengetahui siapa yang sudah termasuk dan siapa yang belum, maka kedua file data disandingkan untuk disortir dengan kata kunci NIK. Hal yang sama dapat dilakukan untuk Raskin dan program-program lainnya. Inovasi Pemkab Sleman itu dipertimbangkan untuk diadopsi oleh Pemerintah Pusat dan diterapkan secara nasional. Dengan telah berlakunya e KTP maka adopsi SIM data kemiskinan dari Sleman itu menjadi lebih mendesak.

Acara pertemuan rutin Bappeda se DIY tersebut berlangsung meriah. Kepala Bappeda DIY Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si dan Sekretaris Bappeda Propinsi DIY, Ir. Sangidu Umar, MT tampil duet memainkan  keyboard dan saxophone. Selain itu acara tersebut juga diramaikan dengan pengundian doorprize dengan hadiah utama dua sepeda gunung. * * *

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of