BAPPEDA BLORA MENIMBA PENGETAHUAN TENTANG PENGELOLAAN SIM KEMISKINAN DAN APLIKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN (PIK)KE BAPPPEDA SLEMAN

Kunjungan Bappeda Blora ke Bappeda Sleman ini merupakan tindak lanjut setelah Bappeda Blora melihat stand Bappeda Sleman dalam  pameran perencanaan permbangunan dalam rangka Musrenbangnas Rencana Kerja Pemerintah 2013 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta 25 April 2012 hingga 26 April 2012. Bappeda Blora melihat bahwa Kabupaten Sleman sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemiskinan dan sudah mengaplikasikan Pagu Indikatif kecamatan (PIK) dalam sistem penganggaran. Berkenaan dengan hal tersebut kedatangan Bappeda Blora ke Sleman ini untuk menimba ilmu dan berbagi pengetahuan  serta pengalaman dalam pengaplikasian PIK. Selain itu Bappeda Blora juga ingin memperlajari tentang SIM kemiskinan yang ada di Sleman. Demikian yang disampaikan Kepala Bappeda Blora Ir. Samgautama MP ketika menyampaikan sambutan maksud dan tujuan kunjungan Bappeda Blora ke Bappeda Sleman, tanggal 19 September 2012. Rombongan Bappeda Blora berjumlah 9 orang yang terdiri dari Kabid Ekonomi,  Kabid Litbang dan Statistik, Kabid Pemerintahan dan Kesra, Kasubag program, Kasubida Data, Kabid Pengembangan Wilayah, Kasubid Kesehatan serta seorang camat diterima di ruang rapat C Bappeda kabupaten Sleman.

Dalam kesempatan tersebut Ir. Samgautama MP juga menyampaikan bahwa penduduk kabupaten Blora pada saat ini mencapai 983.000 jiwa. Sedangkan APBD Blora tahun 2012 in mencapai Rp 1,2 trilyun.

Sementara itu, dalam sambutan selamat datangnya, Kepala Bappeda Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes mengemukakan bahwa Kabupaten Sleman dalam mengaplikasikan suatu kebijakan senantiasa diawali dengan membangun sistem. Sehingga  setiap kali ada pergantian personil karena terjadinya promosi atau mutasi, sistem yang dibangun akan tetap berjalan karena tidak tergantung kepada orang tertentu. Lebih lanjut drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes menyampaikan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen kemiskinan di Sleman dilaksanakan  secara bertahap. Pembuatan dan pengembangan SIM kemiskinan di Sleman  dilakukan oleh SDM Pemkab Sleman sendiri, sehingga Sleman tidak tergantung dengan pihak ketiga. Pembuatan SIM secara mandiri juga mempermudah upaya perubahan atau penyesuaiannya.

drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes memaparkan bahwa Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran pembangunan yang lokasinya ada di kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD. Penarapan pagu indikatif kecamatan dimaksudkan untuk menampung usulan dari masyarakat (bottom up). Melalui penerapan pagu indikatif kecamatan ini diharapkan perencanaan pembangunan di Sleman  dapat dilakukan secara lebih efektif dan proporsional. Selain itu,PIK merupakan suatu komitmen pemerintah untuk mengakomodasi usulan masyarakat. Sehingga dengan adanya PIK lembaga formal pun lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan pagu indikatif kecamatan ini merupakan yang pertama kali di Sleman dan di lingkungan propinsi DIY. Sudah barang tentu dalam aplikasi pagu indikatif kecamatan untuk pertama kalinya ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perbaikan dan penempurnaannya akan senantiasa di lakuka

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Bappeda Sleman, Drs Kunto Riyadi, MPPM,  Kepala Bidang Ekonomi, Drs. Muhamad Aji Wibowo, M.Si, Kepala Bidang Sosial Budaya. Kasubbag Keuangan Heribertus Riswidodo, SE, M.SE, Kasubbag Perencanaan Nur Fitri Handayani, SSTP, M.Si  serta Kepala Subbidang Penanganan Kemiskinan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan, Sigit Indarto, SE .

Selain tertarik dengan penerapan SIM dalam penanggulangan kemiskinan dan penerapan PIK dalam penganggaran daerah, Bappeda Blora juga tertarik dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDA) yang dikembangkan oleh Bappeda Sleman. * * *

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of