Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu termasuk RPJMD. Demikian sambutan Bupati Sleman yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sleman, Dra Sri Muslimatun MKes pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 (Musrenbang RPJMD). Musrenbang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dilaksanakan pada hari  Kamis tanggal 26 Mei 2016 bertempat di Ghra Sariva Vidi Jl Magelang Km 9 Yogyakarta. Acara Musrenbang RPJMD Tahun 2016-2021 dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah yang meliputi  Wakil Bupati Sleman Dra Sri Muslimatun MKes, PJ Sekda Kabupaten Sleman, Drs. Iswoyo Hadiwarno, Asisten Sekretaris Daerah, para staf Ahli Bupati, jajaran Muspida, Pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Sleman, Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sleman, para Camat, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan anak dan unsur pengusaha.

Rangkaian acara dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 meliputi  Sidang Pleno I yang berupa pemaparan Bupati Sleman tentang visi, misi dan program kepala daerah tahun 2016-2021. Setelah paparan dilanjutkan dengan diskusi/tanggapan dengan moderator PJ Sekda Kabupaten Sleman, Drs. Iswoyo Hadiwarno. Acara selanjutnya adalah Sidang Kelompok yang membahas materi rancangan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari :

  • Kelompok I Paparan Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
  • Kelompok II Misi 2 Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapirsan masyarakat dan Misi 5 Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proposional
  • Kelompok III Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan aksesiblitas dan kemampuan ekonomi rakyat serta penanggulangan kemiskinan
  • Kelompok IV Misi 4 Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan Sidang Pleno II yang berisi pemaparan hasil pembahasan sidang kelompok oleh ketua kelompok dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara Musrenbang oleh wakil dari stakeholder atau pemangku kepentingan.

Lebih lanjut Bupati Sleman dalam sambutannya mengatakan bahwa RPJMD Sleman periode 2016-2021 merupakan tahap ke-3 RPJPD Tahun 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman periode 2016-2021, juga berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Sleman pada RPJPD 2006-2025 beserta arah pembangunannya.

Visi daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing” RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman dalam menyusuan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dengan demikian Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021 dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan 2016 nantinya harus berpedoman pada RPJMD.

Pada sambutannya Bupati Sleman juga menyampaikan bahwa Perkembangan penggunaan lahan selama 5 tahun terakhir menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata 0,11% per tahun, luas pekarangan naik 0,13% per tahun dan luas tegalan turun 0,02% per tahun. Alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke non pertanian yang semakin tinggi dan sulit dikendalikan. Perubahan lahan yang dominan adalah menjadi tanah kering kemudian untuk pemukiman. Alih fungsi lahan yang terjadi mengakibatkan semakin sempitnya luas lahan sawah dan tegalan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menuntut perhatian kita untuk segera membuat terobosan agar alih fungsi lahan dapat dikendalikan.

Di samping itu, kita juga menghadapi permasalahan masih adanya warga miskin yang cukup banyak,. Di tahun 2015 kita memiliki proporsi KK miskin 11,36%. Untuk itu penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi prioritas kita. Permasalahan kemiskinan ini diharapkan segera dapat dituntaskan. Oleh karena itu kita harus bekerja keras agar rantai kemiskinan yang dialami masyarakat kita dapat terputus. Tiap-tiap instansi yang bersentuhan dengan penanggulangan kemiskinan  dan pengangguran harus semakin sinergis. Kalau masalah kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi, pada gilirannya tingkat kesehatan juga akan semakin meningkat dan tingkat pendidikan juga akan semakin tinggi dan berkualitas.

Sementara itu dalam laporan penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Kepala Bappeda Kabupaten Sleman drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes mengemukakan bahwa maksud diselenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Sedangkan tujuan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan pengayaan substansi  rancangan RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta kebijakan umum dan program pembangunan daerah tahun 2016-2021.

Hasil Musrenbang RPJMD adalah menerima masukan terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 sebagai bahan untuk menyusun rancangan akhir RPJMD 2016-2021 yang selanjutnya yang akan disampaikan ke DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. *  *  * (Sekretariat)