Bertempat Di Aula Bappeda Sleman, pada tanggal 1 Februari 2012 diselenggarakan Sosialisasi Keputusan Bupati Sleman No. 355/Kep.KDH/A/2011 Tentang Fasilitas Penunjang KKN. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh  19 Perguruan Tinggi, perangkat desa dan kecamatan se Kabupaten Sleman. Materi sosialisasi di sampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MBA, MM.

Dalam sosialisasinya Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MBA, MMmenyampaikan bahwa kegiatan ini  merupakan kelanjutan dari beberapa kali pertemuan yang telah secara simultan dilakukan dengan melibatkan pihak perguruan tinggi maupun dengan pihak desa dan kecamatan, terkait dengan biaya hidup mahasiswa KKN di Kabupaten Sleman. Selain itu Bappeda Sleman juga telah melakukan koordinasi dengan kabupaten lain terkait dengan biaya hidup KKN.

Lebih lanjut Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MBA, MM mengatakan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan Bagian Hukum, mengingat materi yang disosialisasikan ini merupakan produk hukum yang menganulir keputusan Bupati sebelumnya  yang dikeluarkan tahun 2005 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MBA, MM menjelaskan inti dari  Keputusan Bupati Sleman No 355/Kep.KDH/A/2011 Tentang Fasilitas Penunjang KKN adalah membahas tentang fasilitas penunjang pelaksanaan KKN yang meliputi penginapan, penggunaan air dan listrik serta fasilitas makan dan minum.  Dalam Keputusan Bupati yang baru, mahasiswa yang melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Sleman dapat menggunakan fasilitas yang ada dimasyarakat. Mahasiswa KKN yang menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat  membayar sesuai dengan kesepakatan antara penanggungjawab kegiatan KKN dengan  penduduk setempat yang ditempati, dengan diketahui oleh dukuh, kepala desa dan camat setempat.

Dengan demikian untuk penginapan, air dan listrik serta makan dan minum besaran biayanya diserahkan kepada kesepakatan antara pihak perguruan tinggi dengan masyarakat yang rumahnya akan ditempati oleh mahasiswa KKN. Sebagai contohnya penggunaaan listrik, misalnya orang tua angkat yang ditempati mahasiswa KKN rata-rata sebelum ada mahasiwa KKN biasanya membayar Rp 50.000 perbulannya. Setelah ada mahasiswa KKN menjadi Rp 60.000, maka selisih biaya pembayaran listrik itu wajib dibayar oleh mahasiwa KKN. Nah sebelum mahasiwa KKN ditarik biasanya sudah meninggalkan uang untuk membayar listrik dalam jumlah yang agak lebih dibandingkan bulan sebelumnya untuk mengantisipasi bila terjadi kekurangan. Apabila ada kekurangan, pihak desa supaya meminta kekurangannya kepada mahasiswa yang bersangkutan melalui DPL atau melalui lembaga yang mengurusi KKN tersebut.

Demikian juga tentang makan dan minum. Mengingat dalam pertemuan-pertemuan yang sudah diselenggarakan tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan yang dikehendaki, maka untuk urusan makan dan minum diserahkan pada hasil kesepakatan antara masyarakat dan mahasiswa KKN. Hal yang sama juga berlaku untuk biaya kompensasi penginapan yang besarannya sesuai kesepakatan masyarakat dan mahasiswa KKN.

Lebih lanjut Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MBA, MM  mengharapkan agar pihak perguruan tinggi sebelum menerjunkan mahasiwanya untuk KKN sudah melakukan kesepakatan dengan masyarakat mengenai biaya listrik, makan, minum dan penginapan. Artinya pada saat kepala desa dan kecamatan hendak mengeluarkan surat rekomendasi  tidak keberatan wilayahnya untuk lokasi KKN masalah mengenai biaya listrik, makan, minum dan penginapan sudah ada kesepakatan antara masyarakat dengan mahasiswa KKN. * * *