Bertempat di Aula Bappeda, pada hari Rabu, 25 Januari 2012 hingga  26 Januari 2012 diselenggarakan Sosialisasi dan Bimtek Implementasi Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010. Acara Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh kepala, sekretaris dan kasubid perencanaan SKPD serta Camat dilingkungan Pemkab Sleman. Untuk sosialisasi diselenggarakan tanggal 25 Januari 2012 dan untuk, bimtek diselenggarakan tanggal 26 Januari 2012 diikuti oleh sekretaris dan kasubag perencanaan SKPD. Adapun sebagai nara sumber sosialisasi adalah Drs Umar Priyono, MPA Kepala Bidang Kesra Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes  dalam laporannya mengungkapkan bahwa sosialisasi dan Bimtek Implementasi Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2010 ini diharapkan akan membawa dampak perbaikan dalam tahapan perencanaan hingga tahapan evaluasi. Selain itu juga akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan oleh kepala SKPD berkaitan dengan implemetasi Permendagri No 54 Tahun 2010. Dari sisi penganggaran dikenal istilah sebagai  jaminan perencanaan yang holistik, maka pihak SKPD bertuga mengecek kesesuaian antara  Renja, RKPD, Renstra, RPJMD dan RPJMD Propinsi dan RPJMD Pusat.

Lebih lanjut lagi drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes mengatakan bahwa tujuan dari sosialisasi dan bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada SKPD tentang ketugasan dan tanggungjawab dari masing-masing SKPD mulai dari perencanaan hingga evaluasi sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No 54 Tahun 2010.
Sedangkan Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asekda Bidang Pemerintahanan Sunaryo, SH. CN mengatakan bahwa perencanaan yang baik dimaksudkan bahwa untuk pelaksanaan nantinya juga harus baik pula. Untuk bisa melaksanakan suatu kegiatan dengan baik itu ada tahapan yang harus dilakukan. Yaitu harus ada monitoring dan evaluasi oleh semua SKPD. Tetapi apa yang terjadi saat ini bahwa kita semua menyadari dan mengakui bahwa monitoring  dan evaluasi oleh masing-masing SKPD itu belum efektif atau belum sepenuhnya dilakukan. Padahal kedepan semua pemeriksaan itu akan di macth kan atau disesuaikan dengan dokumen-dokumen  perencanaan yang sudah ada, baik itu RPJP, RPJMD, Renstra, Renja dan RKPD. Sehingga kita tidak bisa lepas dari perencanaan yang sudah kita lakukan. Nantinya seluruh SKPD akan membuat monitoring dan evaluasi yang harus disampaikan kepada Bupati melalui Bappeda. Sehingga tidak ada kegiatan yang muncul tiba-tiba. Pada bulan-bulan ini Bupati sedang menyusun laporan pertanggungjawaban. Dalam penyusunan pertanggungjawaban tersebut kita sering kali menemui banyak kendala. Kadang ada data yang tidak match. Sebagai akibatnya laporan pertanggungjawaban Bupati tersebut beberapa kali diklarifikasi oleh  Propinsi maupun Depdagri karena datanya tidak match. Tetapi kalau ada evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara terus menerus oleh semua SKPD, maka hal tersebut dapat dihindari karena data yang ada akan up date.

Ditekankan dalam sosialisasi ini hasil simpulan yang diperoleh  antara lain semua  kegiatan berawal dan bermula dari perencanaan yang baik dan bukan merencanakan kegagalan. SKPD sebagai pelaksana kegiatan dalam Permendagri No 54 Tahun 2010 diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaporkan pada Bappeda Kabupaten, yang kemudian Bappeda Kabupaten berkewajiban melakukan verifikasi dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi seluruh SKPD kepada Bupati. * * *