Bertempat di Ruang Pangripta Bappeda Sleman pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 Bappeda Sleman menyelenggarakan  acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018. Forum konsultasi publik ini dikuti oleh 125 orang yang melibatkan unsur pemerintah, DPRD, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan anak serta unsur pengusaha. Maksud dan tujuan (FKP)  ini adalah untuk mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah serta mendapatkan masukan dan pengayaan substansi guna penyempurnaan draft rancangan awal RKPD Tahun 2018. Hasil yang diharapkan dari Forum Konsultasi Publik ini adalah penyempurnaan draft rancangan awal RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 untuk menjadi Rancangan Awal yang akan digunakan sebagai pedoman musyawarah perencanan pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2018.

FKP dibuka oleh Sekrearis Daerah Kabupan Sleman Sumadi, SH, MH. Dalam sambutannya, Sumadi, SH, MH menyam[aikan bahwa  penyusunan rancangan Awal RKPD Kabupaten Sleman tahun 2018 ini merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis. Tahun 2018 merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya mengupayakan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem e-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021”. Oleh karena itu, penyusunan RKPD tahun 2018 harus lebih cermat dan  terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Sleman secara tepat dan strategis.

Lebih lanjut Sumadi, SH, MH mengemukakan bahwa Output dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh “stake holder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah, perlu disepakati tema pembangunan 2018 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2018.

Mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2018 diharuskan merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2018, RPJP DIY, RPJM DIY, RPJPD Kabupaten Sleman, RPJMD Kabupaten Sleman, dan RKPD DIY Tahun 2018 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2018.

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman dan RPJDM Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021, maka tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2018 adalah “Meningkatkan pendampingan dan pemberdayaan sektor unggulan daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya“.

Tahun 2018 Pemkab Sleman akan mengangkat 6 prioritas pembangunan dengan 15 sasaran daerah, dan 30 indikator sasaran, dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas-prioritas tersebut adalah:

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
  2. Mewujudkan kemandirian dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing di pasar internasional;
  3. Pemerataan pembangun-an sampai ke tingkat desa;
  4. Meningkat-kan kualitas hidup manusia;
  5. Meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan;
  6. Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender.

Dalam kesempatan ini Bappeda DIY yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan Ir. R,D Maman Suherman MP menyampaikan arahannya bahwa ada fenomena yang perlu diantisipasi oleh seluruh stake holder di DIY, yakni maraknya aksi kenakalan pelajar dan remaja yang mulai mengarah pada kriminalitas atau “klithih”. Maraknya kenakalan remaja tersebut tidak terlepas dari menurunnya tata nilai dan budaya di masyarakat yang semakin menurun dan luntur.  Oleh karena itu kegiatan penanaman tata nilai dan budaya perlu dioptimalkan lagi diantaranya dapat diupayakan melalui pemanfaatan dana keistimewaan Yogyakarta.

Lebih lanjut Ir. R,D Maman Suherman MP menyampaikan bahwa indikator kesejahteraan di DIY relative sudah cukup baik, yakni posisi ke 3 dari 34 propinsi di Indonesia. Sedangkan daya saing DIY menempati posisi tengah-tengah yakni posisi ke-18 secara nasional sehingga perlu ditingkatkan lagi.

Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan Draft Rancangn Awal RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 oleh Kepala Bappeda Sleman, Drs. Kunto Riyadi, MPPM. Acara dilanjutkan dengan diskusi dengan moderator Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Dra. Suyamsih, M.PdI  * * * (Sekretariat)